[BANTENESIA.NET] – Ratusan mahasiswa dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) menggelar aksi massa yang digerakkan oleh Organisasi Mahasiswa (Ormawa) FKIP, Rabu (4/9) di depan ruang Dekanat.
Demonstrasi ini bertujuan menuntut transparansi serta tanggapan dari pihak Dekanat terkait sejumlah permasalahan yang dinilai krusial di lingkungan FKIP.
Tuntutan utama yang disuarakan mahasiswa meliputi transparansi rencana strategis Dekanat, terutama dalam pembangunan infrastruktur kampus.
Mereka juga menuntut perbaikan sarana dan prasarana, terutama fasilitas untuk mahasiswa disabilitas, guna menciptakan kampus yang inklusif dan ramah bagi semua.
Selain itu, mahasiswa meminta transparansi dalam penggunaan dana PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) untuk kegiatan Ormawa, laboratorium, delegasi perlombaan, dan kebutuhan akademis lainnya.
Arya, salah satu orator aksi, mengungkapkan bahwa mahasiswa telah mengajukan tuntutan serupa melalui audiensi sebelumnya, namun tidak mendapat tanggapan yang memadai dari pihak Dekanat.
“Kami sudah pernah menggelar audiensi, tapi hasilnya nihil. Sampai hari ini, Dekan dan pihak Dekanat belum mampu menyelesaikan permasalahan yang kami ajukan. Maka, kami turun aksi dengan membawa tujuh tuntutan utama,” tegasnya.
Senada dengan Arya, Dewi, mahasiswa lain yang turut dalam aksi, menilai pihak Dekanat kurang berpihak pada mahasiswa.
“Dana untuk kegiatan Ormawa terhambat, tapi mereka malah membangun jembatan yang urgensinya tidak jelas. Kami lelah dengan ketidakpastian ini,” ucapnya dengan tegas.
Aksi yang berlangsung damai ini semakin meriah dengan hadirnya kesenian ubrug, sebuah kesenian tradisional Banten, yang turut dimainkan untuk menyindir pihak Dekanat.
Dalam lakon tersebut, karakter Kepala Desa yang sewenang-wenang terhadap warganya dipilih sebagai representasi dari sikap Dekanat FKIP.
Massa aksi sempat memanas ketika Dekan menolak menandatangani perjanjian realisasi tuntutan. Namun, setelah desakan kuat dari mahasiswa yang menyatakan bahwa ini adalah kepentingan seluruh civitas akademika, Dekan FKIP akhirnya bersedia membubuhkan tanda tangannya.
Ketua BEM FKIP, Ferdan, menegaskan bahwa aksi ini merupakan kelanjutan dari audiensi yang dilakukan sebelumnya.
”Ini aksi lanjutan dari hasil audiensi yang telah kita lakukan. Kami membawa tujuh tuntutan, hasil kajian dari semua Himpunan Jurusan. Meski Dekan sudah menandatangani perjanjian, perjuangan kami belum selesai. Kami akan terus mengawal realisasinya sesuai tenggat waktu,” kata Ferdan.
Aksi ini berjalan dengan lancar meski sempat ada ketegangan. Mahasiswa tetap fokus pada tuntutan mereka, meski beberapa dari mereka masih pesimis akan realisasi dari perjanjian yang disepakati. (*/Pou)
