Penulis: Trio Budi Santoso
(Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum UNPAM Serang)
[BANTENESIA.NET] – Ketika seorang ASN memutuskan berpihak kepada calon tertentu, yang dipertaruhkan bukan hanya profesionalitas pribadi, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap negara. Karena itu, setiap pelanggaran netralitas ASN sesungguhnya bukan persoalan administratif semata, melainkan ancaman bagi kualitas demokrasi itu sendiri.
Setiap menjelang pemilu dan pilkada, persoalan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) selalu kembali menjadi sorotan. Padahal berbagai aturan telah dibuat dan sanksi telah disiapkan. Namun, pelanggaran tetap terjadi dari tahun ke tahun. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan: apakah masalahnya terletak pada lemahnya pengawasan, atau justru pada budaya birokrasi yang belum sepenuhnya bebas dari kepentingan politik? Menurut saya, maraknya pelanggaran netralitas ASN menunjukkan bahwa persoalan ini bukan lagi sekadar kesalahan individu, melainkan masalah yang berkaitan dengan budaya birokrasi dan efektivitas penegakan aturan.
Secara hukum, prinsip netralitas ASN telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. ASN diwajibkan untuk bebas dari pengaruh dan intervensi politik agar dapat menjalankan tugas secara profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, berbagai aturan teknis juga telah dibuat untuk mencegah ASN terlibat dalam kegiatan politik praktis selama tahapan pemilu maupun pilkada.
Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa pelanggaran netralitas ASN masih terus terjadi. Berdasarkan data Badan Kepegawaian Negara (BKN), hingga awal tahun 2024 telah terdapat puluhan laporan pelanggaran netralitas ASN yang terdiri atas pelanggaran disiplin dan kode etik selama tahapan Pemilu 2024 berlangsung. Data tersebut menunjukkan bahwa meskipun aturan telah jelas, masih terdapat aparatur negara yang terlibat dalam aktivitas politik praktis.
Selain itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengungkapkan bahwa hingga tahapan Pilkada 2024 berlangsung terdapat lebih dari 400 laporan dugaan pelanggaran netralitas ASN. Bahkan, hingga akhir penyelenggaraan Pilkada 2024, Bawaslu mencatat 433 temuan dan laporan dugaan pelanggaran netralitas ASN, dengan ratusan kasus dinyatakan memenuhi unsur pelanggaran dan direkomendasikan kepada Badan Kepegawaian Negara untuk ditindaklanjuti. Angka tersebut menunjukkan bahwa persoalan netralitas ASN masih menjadi salah satu kerawanan utama dalam penyelenggaraan demokrasi di Indonesia.
Salah satu contoh nyata terjadi di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Bawaslu memproses tiga ASN aktif yang diduga terlibat dalam politik praktis karena mengantar salah satu pasangan calon kepala daerah saat proses pendaftaran ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Meskipun terlihat sederhana, tindakan tersebut tetap dianggap melanggar prinsip netralitas ASN karena menunjukkan keberpihakan terhadap peserta kontestasi politik. Kasus ini membuktikan bahwa pelanggaran netralitas tidak selalu terjadi dalam bentuk kampanye terbuka, tetapi juga dapat muncul melalui tindakan yang tampak sepele namun memiliki makna politik yang jelas.
Menurut saya, salah satu penyebab pelanggaran netralitas ASN masih terus terjadi adalah adanya hubungan yang sulit dipisahkan antara birokrasi dan kekuasaan politik. Tidak sedikit ASN yang merasa posisi, jabatan, atau karier mereka bergantung pada kedekatan dengan pihak tertentu. Akibatnya, sebagian ASN memilih untuk menunjukkan keberpihakan politik demi memperoleh keuntungan atau menjaga kepentingan tertentu. Kondisi inilah yang pada akhirnya menghambat terwujudnya birokrasi yang profesional dan independen.
Dampak dari pelanggaran netralitas ASN tidak bisa dianggap remeh. Ketika ASN terlibat dalam politik praktis, kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi akan menurun. Masyarakat dapat menilai bahwa pelayanan publik tidak lagi diberikan secara objektif, melainkan dipengaruhi oleh kepentingan politik tertentu. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat merusak prinsip meritokrasi, mengganggu profesionalisme birokrasi, dan melemahkan kualitas demokrasi itu sendiri.
Karena itu, pengawasan terhadap netralitas ASN harus diperkuat secara konsisten. Penegakan sanksi terhadap pelanggar perlu dilakukan tanpa pandang bulu agar memberikan efek jera. Selain itu, pembinaan etika profesi dan pendidikan mengenai nilai-nilai netralitas harus terus ditanamkan kepada seluruh ASN. Birokrasi yang profesional hanya dapat terwujud apabila setiap aparatur negara mampu menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan politik.
Pada akhirnya, netralitas ASN bukan hanya soal kepatuhan terhadap aturan hukum, tetapi juga soal menjaga integritas demokrasi. Selama pelanggaran netralitas masih terus ditemukan dalam setiap pemilu dan pilkada, maka upaya mewujudkan birokrasi yang profesional belum dapat dikatakan berhasil sepenuhnya. Oleh karena itu, seluruh pihak harus memiliki komitmen yang sama untuk menjaga ASN tetap netral agar demokrasi dapat berjalan secara jujur, adil, dan berintegritas. Demokrasi yang sehat membutuhkan birokrasi yang profesional, dan birokrasi yang profesional hanya dapat terwujud melalui ASN yang benar-benar netral.
Referensi
1. BKN – Jenis Pelanggaran dan Sanksi Netralitas ASN Selama Pemilu 2024
2. ANTARA – Bawaslu RI: Ada 400 Laporan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN
3. Okezone – Bawaslu Catat 433 Laporan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN pada Pilkada 2024
4. BPK Sulawesi Tenggara – Bawaslu Proses Tiga ASN Muna Terkait Netralitas Pilkada
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
***
