Abdul Latif
Mahasiswa S1 – Manajemen Unpam Serang
[BANTENESIA.NET], KOTA SERANG – Bencana banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatera, khususnya Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, pada penghujung tahun 2025 tercatat sebagai salah satu peristiwa bencana alam paling parah dalam beberapa tahun terakhir. Curah hujan dengan intensitas tinggi yang dipicu oleh aktivitas siklon tropis, ditambah dengan kondisi lingkungan yang mengalami degradasi, memperbesar skala bencana. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya berupa kerusakan infrastruktur fisik, tetapi juga terputusnya jalur transportasi serta terganggunya aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.
Selain menimbulkan korban jiwa dan menyebabkan jutaan penduduk harus mengungsi, bencana ini juga memicu kerugian ekonomi yang sangat besar, baik pada level daerah maupun nasional. Oleh karena itu, diperlukan analisis komprehensif untuk memahami besarnya dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh banjir tersebut.
Besaran Kerugian Ekonomi Nasional
Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Center of Economic and Law Studies (CELIOS), total kerugian ekonomi akibat banjir di Sumatera diperkirakan mencapai sekitar Rp68,67 triliun. Nilai tersebut mencakup berbagai jenis kerugian, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung, seperti kerusakan aset milik rumah tangga, rusaknya infrastruktur jalan dan jembatan, hilangnya pendapatan masyarakat, serta kerusakan lahan pertanian akibat genangan banjir.
Jika dibandingkan dengan skala perekonomian nasional, nilai kerugian tersebut setara dengan sekitar 0,29% dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, yang menunjukkan bahwa dampak banjir ini cukup signifikan terhadap kinerja ekonomi nasional.
Di samping itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperkirakan kebutuhan dana untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak mencapai sekitar Rp51,82 triliun, atau lebih dari US$3 miliar. Anggaran tersebut diperlukan untuk membangun kembali fasilitas publik, perumahan masyarakat, serta infrastruktur strategis yang mengalami kerusakan berat akibat banjir dan longsor.
Kerugian Ekonomi di Tingkat Regional
Walaupun kerugian nasional tergolong sangat besar, dampak ekonomi juga dirasakan secara nyata di tingkat provinsi. Beberapa estimasi menunjukkan bahwa:
1. Provinsi Aceh mengalami kerugian ekonomi sekitar Rp2,04–2,2 triliun.
2. Provinsi Sumatera Utara mencatat kerugian di kisaran Rp2,07–2,7 triliun.
3. Provinsi Sumatera Barat diperkirakan mengalami kerugian sebesar Rp2,01–2,1 triliun.
Perhitungan tersebut didasarkan pada kerusakan rumah dan fasilitas umum, hilangnya pendapatan harian masyarakat, serta biaya perbaikan infrastruktur daerah yang terdampak banjir.
Selain wilayah-wilayah tersebut, efek ekonomi banjir juga merembet ke sektor-sektor lain akibat terganggunya jalur distribusi dan transportasi yang menghubungkan Sumatera dengan daerah lain di Indonesia, sehingga aktivitas perdagangan dan logistik ikut terhambat.
Dampak terhadap Aktivitas Ekonomi dan Pertumbuhan
Kerugian akibat banjir tidak hanya terbatas pada kerusakan fisik, tetapi juga menimbulkan dampak lanjutan terhadap dinamika perekonomian, antara lain:
1. Penurunan konsumsi masyarakat
Banyak rumah tangga kehilangan sumber pendapatan selama masa tanggap darurat, sehingga tingkat konsumsi masyarakat menurun. Kondisi ini berdampak pada melemahnya permintaan domestik dan memperlambat pertumbuhan ekonomi di daerah terdampak.
2. Terganggunya rantai pasok dan distribusi
Kerusakan jalan dan jembatan menyebabkan distribusi barang serta bahan baku produksi menjadi terhambat. Akibatnya, sektor-sektor utama seperti industri, pertanian, dan perdagangan mengalami penurunan output.
3. Tekanan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional
Sejumlah ekonom menilai bahwa banjir di Sumatera memberikan tekanan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal IV 2025 hingga awal 2026, mengingat kontribusi ekonomi wilayah terdampak cukup besar terhadap PDB Indonesia.
Faktor-Faktor yang Memperbesar Dampak Kerugian
Beberapa kajian menunjukkan bahwa dampak banjir semakin besar akibat faktor struktural dan lingkungan, di antaranya:
• Deforestasi dan alih fungsi lahan, terutama untuk perkebunan sawit dan kegiatan pertambangan, yang mengurangi kemampuan daerah aliran sungai dalam menyerap air hujan, sehingga meningkatkan risiko banjir saat terjadi hujan ekstrem.
• Curah hujan dengan intensitas sangat tinggi, yang dalam beberapa kasus tercatat sebagai rekor tertinggi dalam beberapa tahun terakhir, turut menjadi pemicu utama terjadinya banjir dan longsor berskala besar.
Tantangan Kebijakan dan Pemulihan Ekonomi Pascabencana
Besarnya kerugian ekonomi akibat banjir menghadirkan berbagai tantangan kebijakan bagi pemerintah, antara lain:
1. Perlunya percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur serta permukiman penduduk yang rusak, yang memerlukan pendanaan besar dan koordinasi lintas sektor.
2. Upaya pemulihan ekonomi daerah, termasuk pemberian dukungan kepada UMKM dan sektor pertanian agar dapat kembali beroperasi dan menopang perekonomian lokal.
3. Penguatan ketahanan lingkungan, melalui rehabilitasi lahan, pengelolaan daerah aliran sungai secara berkelanjutan, serta pengetatan regulasi terhadap eksploitasi sumber daya alam guna mengurangi risiko bencana di masa depan.
Banjir besar yang melanda Pulau Sumatera pada akhir tahun 2025 tidak hanya menjadi bencana kemanusiaan, tetapi juga membawa dampak ekonomi yang sangat signifikan. Kerugian yang mencapai puluhan triliun rupiah telah menekan konsumsi, produksi, serta aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Kondisi ini menegaskan pentingnya integrasi antara kebijakan mitigasi bencana, pengelolaan fiskal, dan pembangunan berkelanjutan.
Ke depan, percepatan pemulihan ekonomi, penguatan infrastruktur, serta penerapan strategi ketahanan lingkungan yang komprehensif menjadi kunci untuk mengurangi risiko kerugian ekonomi serupa dan memperkuat fondasi perekonomian nasional. ***
