Oleh: ANDRE RAGIL SAPUTRA SINAGA
251090200661
(Mahasiswa UNPAM Serang)
[BANTENESIA.NET] – Kasus penolakan pendirian rumah ibadah masih kerap terjadi di berbagai daerah di Indonesia, baik berupa penolakan warga, pencabutan izin, hingga aksi intimidasi terhadap kelompok agama minoritas. Fenomena ini menarik untuk dikaji secara kritis, terutama bila dihubungkan dengan dua nilai dasar dalam Pancasila, yaitu sila ketiga “Persatuan Indonesia” dan sila kelima “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.
Opini saya ini berargumen bahwa penolakan pendirian rumah ibadah, khususnya yang dilandasi sentimen mayoritas-minoritas dan bukan pertimbangan administratif yang sah, bertentangan dengan kedua sila tersebut.
Ditinjau dari Sila Ketiga: Persatuan Indonesia
Sila ketiga menekankan pentingnya menjaga keutuhan bangsa di tengah keberagaman suku, budaya, dan agama. Persatuan yang dimaksud bukan keseragaman, melainkan kesediaan untuk hidup berdampingan meski berbeda.
Ketika sekelompok warga menolak pendirian rumah ibadah komunitas lain hanya karena perbedaan keyakinan, yang terjadi sebenarnya adalah penegasan batas “kami” dan “mereka”. Ini melemahkan rasa kebangsaan bersama dan berpotensi menumbuhkan kecurigaan antarkelompok dalam jangka panjang.
Lebih jauh, penolakan semacam ini sering memicu ketegangan sosial yang sebenarnya bisa dihindari bila semua pihak memegang prinsip toleransi yang menjadi ruh dari persatuan itu sendiri. Sebuah bangsa yang bersatu seharusnya mampu menampung perbedaan ibadah sebagai bagian dari kekayaannya, bukan sebagai ancaman terhadap eksistensi kelompok mayoritas.
Ditinjau dari Sila Kelima: Keadilan Sosial
Sila kelima menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapat perlakuan yang adil, termasuk dalam menjalankan ibadah sesuai kepercayaannya, hak ini juga dijamin dalam UUD 1945 Pasal 29. Ketika izin pendirian rumah ibadah suatu kelompok dipersulit atau ditolak semata karena kelompok tersebut minoritas di suatu wilayah, sementara kelompok mayoritas relatif mudah mendapatkan izin serupa, maka telah terjadi ketidakadilan struktural.
Keadilan sosial menuntut perlakuan yang setara di hadapan hukum dan akses yang sama terhadap hak dasar, tanpa memandang berapa banyak jumlah penganutnya di suatu daerah.
Praktik di lapangan menunjukkan bahwa persoalan ini sering bukan murni administratif, melainkan diwarnai tekanan sosial atau penolakan berbasis sentimen. Jika dibiarkan, pola ini menciptakan rasa diperlakukan sebagai warga kelas dua bagi kelompok minoritas, yang jelas berseberangan dengan cita-cita keadilan sosial yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia.
Memahami Sisi Lain: Tidak Semua Penolakan Sama
Penting untuk berlaku adil dalam menilai kasus per kasus. Tidak semua penolakan pendirian rumah ibadah berakar dari intoleransi. Ada pula penolakan yang muncul karena alasan administratif yang sah, misalnya ketidaksesuaian dengan syarat dalam Peraturan Bersama Menteri (PBM), seperti jumlah pengguna minimal, dukungan warga sekitar, atau kesesuaian dengan tata ruang wilayah.
Pemerintah daerah dan aparat keamanan juga kadang berdalih menjaga ketertiban umum demi mencegah konflik horizontal, meski pendekatan ini sering dikritik karena pada praktiknya justru “menyerah” pada tekanan kelompok intoleran daripada menegakkan hak konstitusional warga.
Ada pula pandangan bahwa keberadaan syarat administratif itu sendiri perlu dievaluasi, karena dalam praktiknya kerap disalahgunakan sebagai alat untuk menghambat kelompok minoritas secara prosedural tanpa harus menyebut alasan diskriminatif secara terbuka. ***
