Oleh: Heri Nursigit
NIM: 251090200523
Kelas: 02HKSE004
Prodi: Ilmu Hukum
Mata kuliah: Pendidikan Pancasila
Dosen: Rizky Amelia S.H.,M.H.
[BANTENESIA.NET] – Di Tengah Pesatnya arus globalisasi dan disrupsi teknologi, bangsa Indonesia Tengah menghadapi tantangan ideologis yang tak kasat mata namun destruktif. Pancasila, yang selama ini di bandingkan sebagai dasar negara dan pandangan hidup, perlahan namun pasti mulai mengalami pergeseran makna. Bagi generasi masa kini, Pancasila sering kali hanya sekedar hafalan di bangku sekolah, alih – alih menjadi pedoman moral yang bernyawa dalam keseharian.
Fenomena ini menjadi alarm bahaya yang menuntut refleksi kritis kita Bersama. Salah satu indikator paling mencolok dari lunturnya nilai Pancasila Adalah maraknya degradasi moral di ruang digital.
Era digital dan globalisasi membawa kecepatan yang tak pernah dibayangkan para pendiri bangsa. Sayangnya, kecepatan itu juga menipiskan makna Pancasila dalam keseharian kita.
1.Penididikan Karakter tergerus sila ke -1, Nilai ketuhanan kini sering dibenturkan dengan sains dan tren sekular. Diskusi agama jadi sensitif, bukan ruang merawat toleransi. Akibatnya, generasi muda tahu Pancasila sebagai hafalan, bukan pedoman hidup.
2.Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab seakan tergerus oleh budaya perundungan siber (cyberbullying) dan penyebaran ujaran kebencian. Ruang publik virtual yang seharusnya menjadi wadah diskursus yang sehat, justru berubah menjadi medan pertempuran polarisasi dan politik identitas.
3.Sila Persatuan Indonesia juga mendapat ujian berat dari menguatnya sikap individualisme dan egosentrisme. Paparan budaya asing serta gaya hidup konsumtif membuat masyarakat, khususnya generasi muda, lebih berkiblat pada tren global dibandingkan nilai-nilai kearifan lokal. Gotong royong dan toleransi yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia kini kerap terpinggirkan oleh sekat-sekat digital yang memisahkan.
4.Memaksakan kehendak dalam bermusyawarah tidak sesuai sila ke – 4, Nilai-nilai sila keempat dapat diterapkan melalui sikap menghargai pendapat, bermusyawarah, tidak memaksakan kehendak, serta melaksanakan keputusan bersama dengan tanggung jawab.
5.Konsumerisme melawan sila ke-5, Nilai keadilan sosial melemah ketika standar kebahagiaan diukur dari jumlah like, followers, dan gaya hidup hedon. Kesenjangan makin lebar, sementara gotong royong hanya muncul saat bencana viral.
Di luar itu, “masing-masing” jadi norma baru.
Menghadapi kenyataan ini, kita tidak boleh bersikap apatis. Revitalisasi Pancasila harus segera dilakukan dengan cara-cara yang kekinian. Pancasila tidak bisa lagi disosialisasikan hanya dengan pendekatan doktriner atau hafalan kaku.
Pemerintah, melalui institusi terkait seperti Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), perlu mengemas nilai-nilai luhur tersebut ke dalam bahasa, konten, dan platform yang akrab bagi kaum milenial dan Generasi Z.
Pendidikan karakter berbasis literasi digital juga memegang peran kunci.
Sekolah dan kampus didorong untuk menghidupkan kembali dialektika Pancasila yang kritis, logis, serta aplikatif dalam memecahkan masalah sosial. Literasi digital yang baik akan menjadi benteng pertahanan masyarakat dari gempuran hoaks dan nilai-nilai destruktif yang bertentangan dengan kepribadian bangsa.
Pada akhirnya, teknologi dan modernisasi hanyalah sebuah instrumen. Kitalah yang memegang kendali atas arah bangsa ini. Menjaga Pancasila di era modern bukanlah tugas pemerintah semata, melainkan tanggung jawab seluruh elemen masyarakat. Sudah saatnya kita membuktikan bahwa Pancasila bukanlah sekadar artefak sejarah, melainkan kompas hidup yang adaptif, abadi, dan relevan sepanjang zaman. ***
