Makan Bergizi Gratis dan Krisis Kepercayaan Publik: Ketika Program Mulia Berhadapan dengan Tata Kelola

Oleh: Aa Mubin
Ilmu Hukum

[BANTENESIA.NET] – Di antara berbagai program yang dijalankan pemerintah dalam beberapa tahun terakhir, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu kebijakan yang paling ambisius. Program ini lahir dengan tujuan yang sulit ditolak siapa pun: meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia, mengurangi stunting, dan mempersiapkan generasi masa depan yang lebih sehat dan produktif. Namun, di pertengahan tahun 2026, program yang semula dipuji sebagai investasi besar bagi sumber daya manusia Indonesia justru menjadi sorotan karena dugaan korupsi yang menyeret pejabat tinggi penyelenggaranya.

Kasus ini bukan sekadar persoalan hukum biasa. Di mata masyarakat, dugaan penyimpangan dalam program yang menyasar kebutuhan dasar anak-anak memiliki dimensi moral yang jauh lebih besar. Ketika anggaran negara yang seharusnya digunakan untuk menyediakan makanan bergizi bagi jutaan siswa diduga disalahgunakan oleh pihak tertentu, yang dipertaruhkan bukan hanya kerugian keuangan negara, melainkan juga kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan, kejaksaan Agung telah menetapkan sejumlah pejabat terkait program MBG sebagai tersangka dalam dugaan korupsi tata kelola program tersebut. Dugaan yang muncul meliputi proses penunjukan pihak pelaksana yang tidak sesuai prosedur hingga indikasi penggelembungan pengadaan berbagai barang pendukung program. Pemerintah sendiri telah melakukan pergantian pimpinan dan menyatakan bahwa program akan tetap dilanjutkan dengan perbaikan tata kelola.

Persoalannya, masyarakat tidak hanya melihat hasil akhir berupa proses hukum. Publik juga mempertanyakan bagaimana dugaan penyimpangan tersebut dapat terjadi dalam program yang selama ini dianggap sebagai prioritas nasional. Pertanyaan ini penting karena keberhasilan suatu kebijakan publik tidak hanya ditentukan oleh niat baik pemerintah, tetapi juga oleh sistem pengawasan yang mampu mencegah penyalahgunaan kewenangan.

Dalam negara hukum, setiap penggunaan uang negara harus tunduk pada prinsip akuntabilitas dan transparansi. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Selain itu, pengelolaan keuangan negara harus dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Jika dugaan korupsi dalam program MBG terbukti di pengadilan, maka persoalan ini menunjukkan bahwa permasalahan terbesar Indonesia bukan lagi kekurangan program pembangunan, melainkan lemahnya tata kelola dalam pelaksanaannya. Indonesia sesungguhnya tidak kekurangan gagasan besar. Hampir setiap pemerintahan memiliki program unggulan yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun sejarah menunjukkan bahwa banyak program yang kehilangan legitimasi bukan karena tujuannya salah, melainkan karena pelaksanaannya tidak mampu memenuhi standar integritas yang diharapkan masyarakat.

Fenomena tersebut memperlihatkan adanya paradoks dalam birokrasi Indonesia. Di satu sisi pemerintah berusaha membangun berbagai program strategis dengan anggaran yang besar. Di sisi lain, praktik korupsi masih terus muncul dalam berbagai sektor pelayanan publik. Akibatnya, masyarakat sering kali mengalami dilema antara mendukung tujuan program dan meragukan pelaksanaannya.

Yang perlu dipahami, kritik terhadap tata kelola MBG bukan berarti menolak tujuan program tersebut. Justru sebaliknya, kritik muncul karena masyarakat menginginkan program tersebut berhasil. Tidak ada yang meragukan pentingnya pemenuhan gizi anak-anak Indonesia. Data mengenai stunting, ketimpangan akses pangan bergizi, dan kualitas kesehatan anak selama bertahun-tahun menunjukkan bahwa intervensi negara memang diperlukan. Karena itu, ketika muncul dugaan penyimpangan, yang harus diperbaiki adalah sistem pengawasannya, bukan semata-mata menghapus programnya.

Kasus ini juga memberikan pelajaran penting mengenai pentingnya pengawasan publik. Di era digital, masyarakat tidak lagi menjadi penonton pasif terhadap kebijakan pemerintah. Media sosial, media massa, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga penegak hukum menjadi bagian dari ekosistem pengawasan yang semakin kuat. Tekanan publik sering kali menjadi faktor yang mempercepat terungkapnya berbagai persoalan yang sebelumnya tidak terlihat, selain itu, kasus MBG menunjukkan bahwa pembangunan manusia tidak cukup hanya dengan menyediakan anggaran besar. Tata kelola yang baik sama pentingnya dengan besarnya investasi yang dikeluarkan negara. Program dengan anggaran triliunan rupiah dapat gagal mencapai tujuannya apabila tidak disertai sistem pengawasan yang memadai. Sebaliknya, program yang dikelola secara transparan dan profesional dapat menghasilkan manfaat yang jauh lebih besar meskipun dengan sumber daya yang terbatas.

Dari perspektif hukum pidana, dugaan korupsi dalam program publik memiliki dampak yang lebih luas dibandingkan tindak pidana biasa. Korupsi bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghilangkan kesempatan masyarakat memperoleh pelayanan yang seharusnya mereka terima. Dalam konteks MBG, setiap rupiah yang disalahgunakan berpotensi mengurangi kualitas layanan yang diterima anak-anak sebagai penerima manfaat program.

Oleh karena itu, proses penegakan hukum terhadap kasus ini harus berjalan secara independen, transparan, dan tanpa intervensi politik. Publik perlu melihat bahwa hukum bekerja bukan karena tekanan opini masyarakat semata, tetapi karena adanya komitmen negara untuk menjaga integritas pengelolaan keuangan publik. Kepercayaan masyarakat hanya dapat dipulihkan apabila penegakan hukum dilakukan secara adil dan terbuka.

Pada akhirnya, kasus Makan Bergizi Gratis tahun 2026 bukan sekadar cerita tentang dugaan korupsi. Kasus ini merupakan cermin dari tantangan besar yang masih dihadapi Indonesia dalam membangun pemerintahan yang bersih dan efektif. Program yang baik memerlukan pelaksana yang baik. Anggaran yang besar memerlukan pengawasan yang besar pula. Dan kepercayaan publik hanya dapat dipertahankan apabila kekuasaan dijalankan dengan tanggung jawab, jka ada pelajaran yang dapat diambil dari polemik ini, maka pelajaran tersebut adalah bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari seberapa banyak program yang diluncurkan pemerintah, tetapi juga dari seberapa jujur dan akuntabel program tersebut dijalankan. Sebab pada akhirnya, masyarakat tidak hanya membutuhkan kebijakan yang baik, melainkan juga kepastian bahwa setiap rupiah uang negara benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat. ***