Nama: Faiz Fahmi Ulum
Prodi: Ilmu Hukum S1
Mata Kuliah: Pendidikan Kewarganegaraan
Dosen Pengampu: Neneng Pratiwi Zahra, S.H, M.H
Kampus: UNPAM Psdku Serang
[BANTENESIA.NET], KOTA SERANG – Peristiwa pemusnahan pakaian bekas impor ilegal senilai sekitar Rp 112,35 miliar yang baru-baru ini dilakukan oleh pemerintah tidak hanya menyangkut masalah perdagangan ilegal, tetapi juga mengungkapkan kelemahan dalam pengelolaan negara, dilema etika publik, dan ancaman terhadap keadilan ekonomi yang dijamin oleh Pancasila.
Sebagai mahasiswa yang peduli pada negara hukum dan masa depan ekonomi nasional, saya melihat tindakan pemusnahan ini beserta perdebatan mengenai cara pemusnahannya sebagai kesempatan untuk merenung: “apakah kita menegakkan hukum demi kepentingan masyarakat atau hanya menciptakan simbol kebijakan yang mahal dan kurang bijaksana?”
.
Fakta pentingnya adalah sebagai berikut: Kementerian Perdagangan menyita dan memusnahkan 19.391 bal pakaian bekas impor dari gudang-gudang di Bandung, dengan nilai sekitar Rp 112,35 miliar; sebagian telah dimusnahkan melalui pencacahan dan pembakaran.
Peristiwa ini melibatkan kerja sama Direktorat Jenderal Pengendalian dan Pengawasan Barang dan Jasa, Bea Cukai, TNI, BIN, dan Polri. (detik.com) Ini bukan masalah kecil, skala dan nilai barang menunjukkan adanya jaringan impor ilegal yang dapat mengganggu pasar dalam negeri jika dibiarkan.
Mengapa pemerintah melarang impor pakaian bekas? Peraturan Menteri Perdagangan melarangnya karena alasan kesehatan masyarakat dan perlindungan industri domestik; juga untuk menutup celah perdagangan yang merugikan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di bidang tekstil.
Aturan ini tidak sembarangan, ia didasarkan pada pertimbangan keselamatan konsumen dan kepentingan ekonomi nasional. (JDIH Kementrian Perdagangan RI)
Namun, masalahnya tidak berhenti pada pelanggaran hukum. Cara pemusnahan menjadi perdebatan: pembakaran barang sitaan telah dilakukan sebelumnya, tetapi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa pembakaran itu mahal (sekitar Rp 12 juta per kontainer) dan kurang efisien, sehingga ia mengusulkan alternatif berupa pencacahan untuk didaur ulang dan sebagian disalurkan ke pelaku UMKM (Jakarta daily).
Keputusan ini pragmatis dari segi keuangan, tetapi menimbulkan pertanyaan etis: apakah pemusnahan atau pemanfaatan ulang barang ilegal dilakukan secara transparan, adil, dan tanpa menguntungkan pihak tertentu?
Dari sudut pandang hukum yang berlaku, tindakan penyitaan dan penindakan harus didukung oleh proses penegakan yang kuat: mulai dari penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan terhadap pelaku impor ilegal. Dukungan Badan Reserse Kriminal Polri terhadap penindakan ini menegaskan komitmen aparat untuk menangani perdagangan ilegal tersebut.
Namun, penindakan yang efektif harus diiringi dengan transparansi data (siapa importir, jalur masuk, dan cara kerjanya), serta akuntabilitas lembaga dalam mengelola barang sitaan. (Antara News)
Di sini, muncul aspek Pancasila dan kewarganegaraan yang tidak bisa diabaikan. Pertama, Sila Kelima: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, menuntut kebijakan ekonomi yang menjamin persaingan adil dan melindungi pengusaha lokal. Impor barang bekas ilegal mendorong persaingan tidak sehat, menekan harga, dan merugikan pedagang lokal serta pekerja garmen yang bergantung pada produksi domestik. Penindakan tegas bukan hanya tentang menghukum pelanggar, melainkan menegakkan keadilan distribusi yang merupakan inti kewajiban negara.
Kedua, Sila Kedua dan Sila Pertama menuntut agar kebijakan dijalankan berdasarkan kemanusiaan dan etika, termasuk tujuan melindungi konsumen dari risiko kesehatan yang mungkin disebabkan oleh pakaian bekas impor. Larangan ini tidak muncul tanpa alasan; ia berakar pada tanggung jawab negara untuk menjaga keselamatan masyarakat.
Ketiga, Sila Keempat menekankan prinsip kerakyatan dan musyawarah: kebijakan pengelolaan barang sitaan seharusnya melibatkan para pemangku kepentingan yakni Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, asosiasi UMKM, pelaku garmen, hingga lembaga pengawas publik.
Sehingga solusi seperti pencacahan dan penyerahan sebagian hasil ke UMKM bukan hanya keputusan dari atas, melainkan wujud kebijakan publik yang partisipatif dan rasional.
Nilai-nilai ini menghasilkan dua tuntutan praktis. Pertama, penegakan hukum yang transparan dan konsisten. Siapa pelaku impor ilegal itu? Bagaimana alur distribusi barang? Hukum tidak boleh keras terhadap yang lemah tapi lunak terhadap yang kuat.
Pemerintah dan aparat perlu membuka data hasil penyidikan dan penindakan kepada masyarakat agar dapat diawasi. Kedua, kebijakan pengelolaan barang sitaan harus berorientasi pada kepentingan publik.
Pencacahan dan pemberdayaan UMKM dapat menjadi solusi produktif, tetapi harus dilakukan melalui mekanisme lelang atau distribusi terbuka, audit untuk mencegah benturan kepentingan, serta skema keterlibatan UMKM yang jelas agar manfaat benar-benar sampai kepada yang membutuhkan. Kritik lain yang patut disampaikan adalah mengenai efektivitas pengawasan pelabuhan dan rantai impor.
Jika puluhan ribu bal terus masuk secara ilegal, berarti ada kebocoran pengawasan yang perlu diperbaiki: kerja sama Bea Cukai, Direktorat Jenderal Pengendalian dan Pengawasan Barang dan Jasa, Polri, dan instansi pelabuhan harus diperkuat; sistem deteksi dini dan pemeriksaan barang perlu ditingkatkan agar pelanggaran serupa tidak terulang.
Saya sebagai mahasiswa bukan hanya sekadar mengamati, melainkan bagian dari warga negara yang memiliki hak dan tanggung jawab. Kita harus menuntut agar nilai Pancasila diterapkan dalam kebijakan konkret: perlindungan konsumen, keadilan ekonomi, dan pengelolaan negara yang bersih. Kritik yang membangun, advokasi melalui organisasi mahasiswa, dan partisipasi dalam diskusi publik adalah bentuk kewarganegaraan aktif yang relevan saat ini.
Kesimpulannya: pembakaran atau pencacahan baju impor ilegal bukanlah akhir dari masalah, melainkan tanda bahwa sistem perlu diperbaiki. Jika negara hanya sibuk “menghapus” bukti pelanggaran tanpa menganalisis akar masalahnya (jalur impor ilegal, jaringan distribusi, lemahnya pengawasan), kita akan terus menghadapi siklus pelanggaran dan pemusnahan yang mahal secara finansial, sosial, dan moral.
Pancasila menuntut kita untuk menegakkan keadilan, menjaga martabat manusia, dan merawat persatuan melalui kebijakan
yang adil dan transparan. Mari manfaatkan momen ini untuk menata ulang prioritas: dari sekadar simbol penegakan hukum menjadi perbaikan sistem yang memperkuat kepentingan masyarakat luas. ***
