Penulis: Sonia Ria Margaretta Nababan
Mahasiswa program administrasi negara. Universitas Pamulang Kampus Serang
Dosen Pembimbing: Angga Rosidin, S.I.P., M.A.P
Ketua Program Studi: Zakaria Habib Al- Ra’zie , S.I.P., M.Sos
Bidang Kemahasiswaan: Jaka Maulana, S.A.P.,M.A.P
[BANTENESIA.NET], KOTA SERANG – Kekhawatiran mendalam atas banjir berulang yang kini menggenangi pemukiman, sekolah, dan jalan utama, terutama dipicu curah hujan ekstrem akhir-akhir ini. Banjir ini bukan fenomena baru, melainkan masalah langganan yang menimbulkan frustrasi luas di kalangan warga, dengan keluhan merajalela di media sosial tentang kondisi darurat yang kian parah . Mereka menilai pemerintah kota lambat merespons, meski Pemkot telah menetapkan status siaga banjir dan longsor untuk mengantisipasi puncak musim hujan.
Penyebab utama yang disoroti warga mencakup drainase tersumbat oleh sampah, sungai meluap, serta hilangnya resapan air akibat bukit gundul dari aktivitas tambang. Pembangunan liar di bantaran sungai dan pasang air laut yang menghambat aliran air hujan ke muara semakin memperburuk situasi, ditambah minimnya ruang terbuka hijau . Opini publik menekankan bahwa faktor manusia seperti kurangnya normalisasi aliran air dan pengelolaan sampah menjadi akar masalah yang berulang setiap tahun.
Dampak sosial banjir ini terasa berat, dengan ribuan warga di kecamatan Jombang, Cibeber, dan Masigit mengalami genangan air setinggi pinggang yang mengganggu aktivitas sehari-hari . Ratusan keluarga terpaksa mengungsi, akses transportasi terputus, dan anak-anak kesulitan belajar, memicu simpati serta solidaritas antarwarga melalui bantuan swadaya. Ketua DPRD Cilegon yang turun langsung ke lokasi banjir menjadi simbol perhatian legislatif, meski warga menuntut tindakan eksekutif yang lebih konkret.
Respons pemerintah seperti rapat darurat, evakuasi, dan distribusi bantuan beras mendapat apresiasi parsial dari publik, tetapi dianggap hanya solusi sementara . Warga mendesak alokasi anggaran serius untuk infrastruktur drainase dan sungai, serta kampanye kesadaran buang sampah yang lebih masif. Harapan besar tertuju pada Pemkot untuk mengintegrasikan penanganan banjir dalam rencana tata ruang kota agar tidak terulang
campuran antara kekecewaan atas pengulangan masalah tahunan dan optimisme jika ada komitmen kuat dari pemerintah . Masyarakat Cilegon menuntut normalisasi sungai permanen, penertiban bangunan liar, dan kolaborasi dengan DPRD untuk solusi berkelanjutan . Tanpa perubahan sistemik, banjir diprediksi terus menjadi momok yang mengancam kesejahteraan warga. ***
