Peran Ombudsman dalam Mengawasi Kualitas Pelayanan Publik di Provinsi Banten

- Redaktur

Rabu, 24 Juni 2026

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

(Foto: Istimewa)

(Foto: Istimewa)

Ditulis oleh : Novi Dwi Anggita

[BANTENESIA.NET] – Pelayanan publik merupakan salah satu bentuk kehadiran negara dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai permasalahan, seperti keterlambatan pelayanan, kurangnya keterbukaan informasi, hingga pelayanan yang belum sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Kondisi tersebut sering kali menimbulkan ketidakpuasan masyarakat dan dapat mengurangi kepercayaan terhadap penyelenggara pelayanan publik.

Menurut saya, di sinilah peran Ombudsman menjadi sangat penting. Ombudsman tidak hanya menerima laporan dari masyarakat yang merasa dirugikan, tetapi juga mengawasi jalannya pelayanan publik agar tetap sesuai dengan aturan dan prinsip pelayanan yang baik. Kehadiran Ombudsman memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan sekaligus mendorong instansi pemerintah agar terus melakukan perbaikan dalam memberikan pelayanan.

Baca Juga :  PKM Mahasiswa : Pemberdayaan Siswa Melalui Pelatihan Kewirausahaan Kreatif Dan Pembuatan Produk Lokal SMK Mandiri 2 Balaraja

Berdasarkan pengalaman magang di Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Banten, saya melihat bahwa pengawasan pelayanan publik tidak hanya dilakukan melalui penanganan laporan masyarakat. Ombudsman juga aktif melakukan sosialisasi, edukasi, pemantauan lapangan, serta berbagai upaya pencegahan maladministrasi. Langkah ini menunjukkan bahwa pengawasan tidak hanya berfokus pada penyelesaian masalah, tetapi juga pada upaya mencegah masalah yang sama terjadi di kemudian hari.

Baca Juga :  Proses Pelayanan Kartu AK 1 DDi Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Cilegon 2026

Meski demikian, masih terdapat tantangan yang perlu dihadapi. Salah satunya adalah masih rendahnya pemahaman sebagian masyarakat mengenai tugas dan fungsi Ombudsman. Tidak sedikit masyarakat yang belum mengetahui bahwa mereka memiliki hak untuk melaporkan dugaan maladministrasi yang terjadi dalam pelayanan publik. Oleh karena itu, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat perlu terus ditingkatkan agar pengawasan pelayanan publik dapat berjalan lebih efektif.

Baca Juga :  Kesadaran Akan Kesehatan Mental di Era Modern

Pada akhirnya, pelayanan publik yang berkualitas tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi masyarakat dan pengawasan dari lembaga yang independen. Melalui peran Ombudsman, diharapkan pelayanan publik dapat menjadi lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Ketika pelayanan publik berjalan dengan baik, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah pun akan semakin kuat. ***

Berita Terkait

Puluhan Remaja Terjaring Razia Kos-Kosan di Kota Serang, Sejauh Mana Peran Pemerintah?
Kondisi Lalu Lintas di Jalan Raya Kramatwatu Keselamatan Bukan Sekadar Aturan di Atas Kertas
Bukan Sekadar Dibangun: Fasilitas Publik Juga Harus Dirawat
Ketika Rumah Do’a Dipersoalkan: Ujian Toleransi dan Kebebasan Beribadah di Indonesia
Kopdes vs UMKM: Kompetisi Semu atau Sinergi Menuju Kemandirian Ekonomi Desa?
Pembangunan Kopdes Merah Putih di Atas Lahan Bekas Masjid: Antara Kepentingan Ekonomi dan Aspirasi Masyarakat
Dari Arus Penyeberangan ke Peta Risiko: Strategi Baru Membendung Narkotika di Koridor Sumatera–Jawa
Studi Implementasi di Sekolah: Meningkatkan Kesadaran Siswa terhadap Pentingnya Kepemimpinan yang Berintegritas bagi GenZ
Berita ini 28 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 13:50 WIB

Puluhan Remaja Terjaring Razia Kos-Kosan di Kota Serang, Sejauh Mana Peran Pemerintah?

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 13:49 WIB

Kondisi Lalu Lintas di Jalan Raya Kramatwatu Keselamatan Bukan Sekadar Aturan di Atas Kertas

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 13:48 WIB

Bukan Sekadar Dibangun: Fasilitas Publik Juga Harus Dirawat

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 10:29 WIB

Ketika Rumah Do’a Dipersoalkan: Ujian Toleransi dan Kebebasan Beribadah di Indonesia

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 10:21 WIB

Kopdes vs UMKM: Kompetisi Semu atau Sinergi Menuju Kemandirian Ekonomi Desa?

Berita Terbaru