Penulis: Ummu Salamah
(Mahasiswa Ilmu Pemerintahan UNPAM Kampus Serang)
[BANTENESIA.NET], KOTA SERANG – Deretan bencana besar yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat di akhir tahun 2025. Hujan deras, banjir, tanah longsor yang datang bertubi-tubi.
BNBP telah mencatat jumlah jiwa korban sudah mencapai angka seribu orang dan ribuan lainnya terjebak tanpa makanan, obat, atau bantuan medis.
Di tengah kekacauan ini, pemerintah justru menegaskan bahwa Indonesia bisa menangani semuanya sendiri.
Pemerintah menyatakan bahwa Indonesia masih mampu menangani bencana alam ini sendiri. Namun, faktanya, sampai saat ini masih banyak masyarakat yang belum sepenuhnya menerima bantuan apapun dari Pemerintah.
Coba lihat keadaan di lapangan daerah-daerah seperti Aceh Tamiang, Gayo Lues, sampai Tapanuli benar-benar terisolasi. Apakah harga diri negara lebih penting daripada keselamatan rakyatnya? Pemerintah memang mengarahkan peralatan militer TNI dan helikopter BNPB, tetapi jangkauan dan kecepatannya tetap terbatas dibandingkan potensi bantuan global yang dikoordinasikan.
Menurut saya, dalam situasi darurat sebesar ini, di mana puluhan Kabupaten dan desa yang terdampak, kemanusiaan seharusnya lebih utama dari pada menuruti gengsi semata. Karena tidak ada yang salah dengan menerima uluran tangan Negara lain ketika rakyat sedang menderita.
Pemerintah harus memprioritaskan solidaritas kemanusiaan di atas kedaulatan politik. Ketika ribuan jiwa terancam, kebanggaan nasional harus diletakkan di bangku cadangan sementara waktu.
Prioritas utama negara adalah melindungi segenap tumpah darahnya. Menolak bantuan saat rakyat menderita adalah bentuk kegagalan empati dan manajemen krisis yang fatal.
Oleh karena itu, saya berharap agar pemerintah segera menerima bantuan internasional untuk mempercepat proses evakuasi dan bantuan kepada korban bencana.
Pemerintah juga harus memprioritaskan kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak, seperti makanan, air, dan obat-obatan. Selain itu, pemerintah harus meningkatkan koordinasi dengan organisasi kemanusiaan dan lembaga bantuan untuk mempercepat proses bantuan.
Pemerintah harus menyediakan informasi yang akurat dan transparan tentang situasi bencana dan proses bantuan kepada masyarakat.
Dengan demikian, pemerintah dapat menunjukkan komitmennya untuk melindungi keselamatan rakyat dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. ***
