[BANTENESIA.NET], Jakarta – Kepolisian Republik Indonesia (Polri) terus mempertegas komitmennya dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Hal ini diwujudkan melalui rapat koordinasi bersama Kementerian Pertanian, Perum Bulog, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Asosiasi Pabrik Pakan Ternak, serta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) guna memperkuat ekosistem pertanian jagung pakan ternak dari hulu hingga hilir.
Rakor yang digelar di Mabes Polri tersebut diikuti seluruh gugus tugas Polda se-Indonesia secara daring dan dipimpin Karobinkar SSDM Polri sekaligus Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan, Brigjen Langgeng Purnomo.
Dalam kesempatan itu, Brigjen Langgeng menyampaikan bahwa capaian Indonesia yang berhasil tidak melakukan impor jagung pabrik pakan ternak sepanjang 2025 menjadi modal penting untuk melangkah lebih maju di tahun 2026.
“Kami melaksanakan analisa dan evaluasi hasil kinerja tahun sebelumnya. Indonesia berhasil tanpa impor jagung pabrik pakan ternak pada tahun 2025. Rakor ini menjadi momentum konsolidasi dan kolaborasi agar strategi 2026 berjalan lebih baik lagi,” ujar Brigjen Langgeng.
Di sektor hulu, Polri berperan sebagai jembatan bagi kelompok tani jagung (Poktan) dalam mengatasi kendala permodalan. Melalui kerja sama dengan Himbara, Polri memfasilitasi akses pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Implementasi nyata telah berjalan di wilayah Polda Jawa Barat, seperti Nagreg dan Ciamis, di mana petani memperoleh kredit modal untuk kembali menanam sekaligus memperluas lahan jagung.
Senior Vice President BRI, Danang Andi Wijanarko, yang mewakili Himbara menyampaikan bahwa pada tahun 2026 BRI telah menyiapkan plafon pembiayaan KUR Mikro sebesar Rp180 triliun, termasuk untuk sektor pertanian dan ekosistem jagung.
Tak hanya fokus pada pembiayaan, Polri melalui Gugus Tugas Ketahanan Pangan juga memberikan perlindungan kepada petani dengan menjaga stabilitas harga panen. Polri memastikan hasil jagung tidak jatuh ke tangan tengkulak dengan harga rendah, melalui kerja sama strategis bersama Perum Bulog.
Pengadaan jagung Bulog tahun 2026 mengacu pada Surat Dinas Internal Nomor SDI-217/DU000/PD.02.01/12012026 tertanggal 12 Januari 2026, dengan target serapan 1 juta ton untuk Cadangan Pangan Pemerintah, serta harga pembelian sebesar Rp6.400 per kilogram.
“Fokus kami menjaga agar harga jagung di tingkat petani minimal sesuai Harga Pembelian Pemerintah. Di sejumlah wilayah seperti Jawa Barat dan Kalimantan Selatan, kolaborasi ini sudah mendorong harga berpihak kepada petani, mencapai Rp6.400 per kilogram sesuai standar HPP Bulog,” tambah Brigjen Langgeng.
Program ketahanan pangan ini juga diarahkan untuk mengoptimalkan lahan tidur, membebaskan petani dari jerat tengkulak, serta meningkatkan produksi jagung nasional. Dengan pendampingan manajerial yang terstruktur, petani diharapkan mampu mengelola usaha tani secara berkelanjutan sekaligus meningkatkan taraf hidup.
Melalui rapat koordinasi ketahanan pangan 2026 ini, Polri optimistis ekosistem pertanian jagung pakan ternak semakin kuat dan kesejahteraan petani jagung di berbagai daerah Indonesia dapat terus meningkat. (*/Cipz)
