Pelayanan Publik Dinilai Buruk, Warga Kecewa kepada Pemerintah Desa Kedung Dalem ‎

Jumat, 23 Mei 2025

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

[BANTENESIA.NET], ‎TANGERANG – Warga Desa Kedung Dalem, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Banten, mengaku kecewa atas pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah desa (pemdes) setempat.

‎Keluhan ini mencuat saat salah seorang bernama Neng Siti Khalillah, warga Kampung Kijem, Desa Kedung Dalem, mengurus perubahan sertifikat tanah ke kantor desa, sejak Maret 2018 silam.

Namun, hingga saat ini proses administrasi pertanahan tersebut mandek begitu saja, tanpa ada kejelasan dari pihak pemdes.

Baca Juga :  Kenaikan Jumlah RTUP dan Transformasi Urban Farming di Banten Menarik Perhatian

‎“Saya sudah menanyakan kepada petugas desa soal sertifikat tanah yang direvisi hasil program PTSL, tetapi sampai sekarang gak ada tanggapan yang jelas,” ujar Neng, kepada wartawan, Kamis, 22 Mei 2025.

‎Neng mengatakan, tanah yang ia miliki itu  seluas 604 meter persegi, hasil program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sejak tahun 2018.

Baca Juga :  Sambut HUT RI ke-78, CSG Peduli Berikan Bantuan Sosial

‎”Proses revisi sertifikat tanah mandek begitu saja di kantor desa. Staf desa gak ada yang mau ngasih informasi yang jelas,” ungkap dia.

‎Keluhan serupa juga datang dari warga lainnya, Fahmi Fauzi. Ia merasa permohonan yang diajukan tidak ditindaklanjuti oleh aparatur desa.

‎”Sama saya juga ngurusin surat tanah. Kami merasa diabaikan, gak ada informasi yang jelas dari pemerintah desa mengenai status permohonan kami,” kata warga Kampung Kiladog, Desa Kedung Dalem ini.

Baca Juga :  SMPN 2 Kota Cilegon Raih Penghargaan Prestisius ASEAN Eco School 2023

‎Ia menilai, permasalahan pelayanan administrasi pertanahan ini bukan hanya soal keterlambatan, tetapi juga minimnya komunikasi antara pemerintah desa dengan warga sekitar.

‎”Banyak warga mengaku gak tahu harus ngadu kemana, karena gak ada petugas yang memberikan informasi yang jelas,” tandasnya. (*****)

Berita Terkait

Lokakarya KKM UPG Jadi Momentum Dorong Ekonomi Masyarakat Kota Serang
Terpilih Aklamasi, Ratu Siti Romlah Kembali Pimpin PW IPEMI Banten Periode 2026–2031
Meriahkan HUT Ke-81 RI, DPKPP Pandeglang Gelar berbagai Lomba Hingga Hias Kantor Pakai Barang Bekas
Viral Isu Kemacetan HAN 2026 Kabupaten Serang, Desi Ferawati: Bukti Antusiasme Masyarakat Sangat Tinggi
20.000 Anak PAUD dan SD Ikuti Gerakan Makan Tanpa Drama di Kabupaten Serang, Perkuat Kampanye Hidup Sehat dan Cegah Stunting
JBB Dukung Kebijakan Pemerintah Siap Menjaga Kamtibmas, Ketum Dahru Taufik: Hirup Rukun Ulah Aya Pasea, Ulah Pake Otot tapi Pake Otak
Sekjen DPP APDESI Merah Putih: Jaga Kekompakan, Dukung Ketua Terpilih Demi Kemajuan Organisasi
Mahasiswa Magang UNPAM Pelajari Peran Dinas Perhubungan dalam Meningkatkan Kelancaran Arus Lalu Lintas

Berita Terkait

Minggu, 16 Agustus 2026 - 13:20 WIB

Lokakarya KKM UPG Jadi Momentum Dorong Ekonomi Masyarakat Kota Serang

Minggu, 16 Agustus 2026 - 05:38 WIB

Terpilih Aklamasi, Ratu Siti Romlah Kembali Pimpin PW IPEMI Banten Periode 2026–2031

Rabu, 12 Agustus 2026 - 17:20 WIB

Meriahkan HUT Ke-81 RI, DPKPP Pandeglang Gelar berbagai Lomba Hingga Hias Kantor Pakai Barang Bekas

Kamis, 30 Juli 2026 - 16:15 WIB

Viral Isu Kemacetan HAN 2026 Kabupaten Serang, Desi Ferawati: Bukti Antusiasme Masyarakat Sangat Tinggi

Selasa, 28 Juli 2026 - 22:56 WIB

20.000 Anak PAUD dan SD Ikuti Gerakan Makan Tanpa Drama di Kabupaten Serang, Perkuat Kampanye Hidup Sehat dan Cegah Stunting

Berita Terbaru