Penulis: Ahmad Solehudin
(Mahasiswa Program Studi Administrasi Negara UNPAM Serang)
[BANTENESIA.NET] – Pelayanan publik merupakan wajah utama pemerintahan di mata masyarakat. Setiap kali seseorang mengurus administrasi kependudukan, memperoleh layanan kesehatan, mengurus izin usaha, atau mengakses layanan pendidikan, kualitas pelayanan yang diterima akan membentuk tingkat kepercayaan terhadap pemerintah. Oleh karena itu, pelayanan publik tidak hanya dituntut cepat dan mudah, tetapi juga harus dilaksanakan secara adil, transparan dan bebas dari praktik penyalahgunaan wewenang. Namun, realitas menunjukkan bahwa berbagai bentuk maladministrasi masih menjadi persoalan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia, termasuk di Provinsi Banten. Data Ombudsman Republik Indonesia menunjukkan bahwa laporan masyarakat terkait maladministrasi masih cukup tinggi dari tahun ke tahun, meskipun bentuk penyalahgunaan wewenang bukan lagi menjadi jenis laporan terbanyak. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembenahan kualitas pelayanan publik masih menjadi pekerjaan bersama.
Berdasarkan pengalaman penulis selama melaksanakan magang di Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Banten, terlihat bahwa pengawasan pelayanan publik tidak hanya berfokus pada penyelesaian laporan masyarakat, tetapi juga pada upaya mencegah terjadinya maladministrasi sejak dini. Ombudsman menjalankan fungsi pengawasan melalui penerimaan dan verifikasi laporan, pemeriksaan substansi, mediasi, koordinasi dengan instansi terkait, hingga penyusunan rekomendasi perbaikan pelayanan. Di sisi lain, Ombudsman juga aktif melakukan pencegahan melalui sosialisasi, kajian pelayanan publik, serta pemantauan terhadap standar pelayanan yang dimiliki setiap instansi. Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa pengawasan yang efektif memerlukan pendekatan preventif sekaligus korektif agar kualitas pelayanan publik terus mengalami perbaikan.
Selama magang, penulis terlibat dalam berbagai aktivitas, seperti penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan Dokumen (LHPD), analisis pemberitaan mengenai pelayanan publik, penyusunan notulensi rapat, serta inventarisasi berbagai persoalan pelayanan publik di Provinsi Banten. Kegiatan tersebut memberikan gambaran bahwa setiap laporan masyarakat memerlukan proses pemeriksaan yang cermat, didukung oleh bukti yang memadai, serta analisis terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Pengawasan pelayanan publik ternyata bukan sekadar menerima pengaduan, melainkan juga memastikan bahwa setiap penyelenggara pelayanan memahami kewajibannya dalam memberikan pelayanan yang sesuai dengan prinsip legalitas, akuntabilitas dan kepentingan masyarakat.
Di sisi lain, penyalahgunaan wewenang tetap menjadi persoalan yang patut mendapat perhatian serius meskipun jumlah laporannya tidak sebesar bentuk maladministrasi lain seperti penundaan berlarut atau penyimpangan prosedur. Penyalahgunaan wewenang memiliki dampak yang jauh lebih luas karena dapat melahirkan diskriminasi pelayanan, ketidakadilan, bahkan membuka peluang terjadinya praktik korupsi. Apabila kondisi tersebut dibiarkan, kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah akan terus menurun. Oleh sebab itu, pengawasan yang dilakukan Ombudsman menjadi salah satu instrumen penting dalam menjaga integritas birokrasi sekaligus memastikan bahwa setiap keputusan pejabat publik tetap berada dalam koridor hukum dan kepentingan masyarakat.
Menurut pandangan penulis, tantangan terbesar dalam pengawasan pelayanan publik saat ini bukan hanya terletak pada banyaknya laporan yang masuk, tetapi juga pada rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan dugaan maladministrasi. Masih banyak masyarakat yang menganggap pelayanan yang lambat, diskriminatif, atau tidak sesuai prosedur sebagai sesuatu yang biasa. Padahal, partisipasi masyarakat merupakan bagian penting dalam sistem pengawasan publik. Semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pengaduan yang disertai bukti yang memadai, semakin besar pula peluang Ombudsman untuk mendorong perbaikan pelayanan publik secara sistemik.
Selain itu, penyelenggara pelayanan publik juga perlu memandang pengawasan Ombudsman sebagai bentuk pembinaan, bukan ancaman. Rekomendasi dan tindakan korektif yang diberikan Ombudsman seharusnya menjadi bahan evaluasi bagi setiap instansi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Budaya organisasi yang terbuka terhadap kritik akan mempercepat terwujudnya birokrasi yang profesional, adaptif dan berorientasi pada kepentingan publik. Sebaliknya, apabila rekomendasi pengawasan diabaikan, maka berbagai persoalan pelayanan akan terus berulang dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Pengalaman magang di Ombudsman RI Perwakilan Banten juga memberikan pemahaman bahwa membangun pelayanan publik yang berkualitas tidak dapat dilakukan oleh satu lembaga saja. Pemerintah daerah, instansi vertikal, Ombudsman, akademisi, media massa, dan masyarakat memiliki peran yang saling melengkapi. Kolaborasi tersebut diperlukan agar pengawasan pelayanan publik tidak hanya bersifat reaktif setelah muncul pengaduan, tetapi juga mampu mencegah terjadinya maladministrasi melalui edukasi, penguatan standar pelayanan dan peningkatan integritas aparatur negara.
Pada akhirnya, kualitas pelayanan publik merupakan cerminan kualitas tata kelola pemerintahan. Keberadaan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Banten membuktikan bahwa negara menyediakan mekanisme pengawasan yang independen untuk melindungi hak masyarakat memperoleh pelayanan yang adil dan berkualitas. Namun, keberhasilan pengawasan tidak hanya bergantung pada Ombudsman sebagai lembaga pengawas, melainkan juga pada komitmen penyelenggara pelayanan publik untuk memperbaiki diri dan keberanian masyarakat dalam menyuarakan hak-haknya. Dengan sinergi tersebut, pelayanan publik di Provinsi Banten diharapkan semakin transparan, akuntabel, responsif, serta mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. ***
