[BANTENESIA.NET] – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Banten (Kanwil DJPb Banten) melaporkan capaian realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di wilayah Provinsi Banten. Berita ini membawa kabar baik, dengan realisasi belanja APBN yang mengesankan.
Menurut laporan, realisasi belanja APBN di Banten telah mencapai Rp18,54 triliun, mencapai 70,54% dari pagu anggaran. Ini menunjukkan pertumbuhan sebesar 4,21% dibandingkan dengan periode yang sama tahun anggaran sebelumnya. Belanja APBN terbagi menjadi belanja kementerian/lembaga (K/L) dan belanja transfer ke daerah (TKD). Belanja K/L mencapai Rp6,25 triliun atau 63,85% dari pagu anggaran, dengan pertumbuhan 3,16%, sementara belanja TKD mencapai Rp12,29 triliun atau 74,51% dari pagu anggaran, tumbuh 4,75%.
Kepala Kanwil DJPb Banten, Sugiyarto, menyatakan bahwa kinerja realisasi belanja APBN yang baik ini adalah hasil dari kerja sama yang erat antara kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. “Kami terus berkoordinasi dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk memastikan penyerapan anggaran berjalan optimal dan tepat sasaran,” ujar beliau.
Salah satu sorotan dalam berita ini adalah pembangunan Bendungan Cimoyan di Kabupaten Pandeglang, sebuah proyek strategis yang dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Bendungan Cimoyan bertujuan meningkatkan ketersediaan air irigasi bagi lahan pertanian seluas 963 hektar, yang sebelumnya hanya mengandalkan sawah tadah hujan. Dengan adanya bendungan ini, diharapkan intensitas pertanian di daerah irigasi Cimoyan dapat meningkat dan kesejahteraan petani akan terangkat. Selain itu, bendungan ini juga berfungsi sebagai penampung air untuk mencegah banjir.
Berita ini juga mencatat pertumbuhan positif dalam realisasi TKD di Banten sebesar 4,75%, mencapai Rp12,29 triliun atau 74,51% dari alokasi TKD tahun 2023. Ini mencerminkan peningkatan kinerja pemerintah daerah dan desa dalam mengelola dana tersebut, yang mencakup dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dana bagi hasil (DBH), dana insentif daerah (DID), dan dana desa (DD).
Penting untuk mencatat bahwa sektor pajak juga memberikan kontribusi besar dalam pencapaian positif ini. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Provinsi Banten (Kanwil DJP Banten) melaporkan bahwa realisasi penerimaan pajak mencapai Rp50,879 triliun, mencapai 75,43% dari target. Sektor konstruksi dan real estate tumbuh pesat, memberikan kontribusi sebesar 8,64% dari total penerimaan pajak di wilayah Banten. Sektor perdagangan besar dan industri pengolahan juga tetap menjadi kontributor utama.
Pelaksana Tugas Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Provinsi Banten, Wansepta Nirwanda, mengapresiasi kontribusi sektor konstruksi dan real estate serta berharap sektor ini terus berkembang untuk mendukung perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Banten.
Meskipun beberapa jenis pajak mengalami penurunan, pertumbuhan secara keseluruhan tetap positif. Selain itu, penerimaan kepabeanan dan cukai juga mencatat pertumbuhan yang signifikan, dengan kontribusi dari berbagai jenis bea masuk dan cukai.
Kinerja penerimaan kepabeanan dan cukai di Banten juga berdampak positif terhadap neraca perdagangan. Dengan berbagai upaya yang telah dilakukan, Banten berhasil menguatkan neraca perdagangan.
Dalam hal pengelolaan aset negara, Kanwil DJKN Banten mencapai hasil positif dalam realisasi PNBP dari kekayaan negara, piutang, dan lelang. Pencapaian PNBP pengelolaan aset sudah mencapai 106,97% dari target tahun 2023.
Djanurindro Wibowo, Kepala Kanwil DJKN Banten, menekankan pentingnya meningkatkan kualitas dan kuantitas lelang untuk memberikan kontribusi optimal bagi penerimaan negara.
Keseluruhan, berita ini mencerminkan upaya yang kuat dan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mencapai pencapaian yang baik dalam pelaksanaan APBN, penerimaan pajak, kepabeanan dan cukai, serta pengelolaan aset di wilayah Provinsi Banten. Harapannya adalah bahwa hal ini akan memberikan dampak positif bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Banten. (*)
