Oleh : Rifki Kurniawan Mahasiswa Universitas Pamulang Program Studi Ilmu Hukum
[BANTENESIA.NET], KOTA SERANG – Literasi politik digital mengarah pada kemampuan individu untuk mengenal, mengevaluasi, serta menganalisis informasi politik yang beredar di dunia maya.
Keterampilan ini juga tidak hanya berhubungan dengan kemampuan menggunakan internet, melainkan juga mencakup pemahaman konteks politik, kemampuan memverifikasi fakta, mengidentifikasi niat politik, dan memahami adanya informasi yang menyesatkan. Di tengah kemajuan digital, literasi politik menjadi sarana untuk melawan manipulasi informasi.
Di sisi lain, hoaks terencana merupakan penyebaran informasi palsu yang dilakukan dengan cara terorganisir, terstruktur, dan luas dengan maksud untuk mempengaruhi pandangan masyarakat. Berbagai jaringan, mulai dari buzzer profesional hingga kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan tertentu, memproduksi hoaks ini untuk membentuk persepsi politik tertentu, merusak reputasi pesaing, atau memengaruhi kebijakan politik. Hoaks terencana lebih dari sekadar kesalahan informasi; ini merupakan strategi yang memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat.
Literasi politik digital itu diperlukan karena informasi yang saat ini beredar dengan sangat cepat, dan setiap orang dapat menjadi pencipta sekaligus konsumen berita. Tanpa kemampuan untuk memilah informasi, masyarakat rawan terjebak dalam narasi yang emosional dan menyesatkan. Meskipun politik digital menawarkan kebebasan, namun juga menghadirkan risiko yang signifikan: setiap orang bisa saja menciptakan kebohongan yang terlihat seperti kebenaran. Hoaks terencana berpotensi mengganggu stabilitas demokrasi. Ini dapat mendorong masyarakat untuk membuat keputusan politik yang keliru, memecah persatuan, dan menciptakan polarisasi yang parah. Saat hoaks diproduksi secara masif dan disebarluaskan menggunakan strategi algoritma, sulit bagi masyarakat untuk membedakan antara fakta dan manipulasi. Jika masyarakat tidak dapat memverifikasi informasi, maka kebohongan bisa menggantikan kebenaran, dan ini merupakan ancaman nyata bagi sistem demokrasi.
Pelaku dari hoaks terencana itu memiliki beragam latar belakang dan Beberapa merupakan aktor politik yang ingin menguatkan posisi atau melemahkan lawan. Ada juga buzzer yang bekerja secara profesional untuk menyebarkan narasi tertentu sesuai dengan pesanan yang diberikan.
Selain itu, kelompok yang memiliki kepentingan tertentu, baik dari segi ekonomi maupun ideologi, juga bisa memanfaatkan hoaks sebagai alat perjuangan mereka. Sementara itu, yang menjadi korban utama adalah masyarakat umum.
Mereka yang tidak biasa melakukan verifikasi informasi menjadi target yang mudah. Remaja, pengguna internet baru, dan individu dengan tingkat literasi digital yang rendah adalah kelompok yang paling rentan.
Korban lain termasuk institusi demokrasi seperti media, pemerintah, dan lembaga negara, karena hoaks dapat merusak kepercayaan publik terhadap sistem dan pemimpin yang ada.
Hoaks terencana sering sekali muncul pada saat politik penting, seperti pemilihan umum, pergantian pemerintahan, pembahasan kebijakan strategis, atau saat terjadi konflik sosial. Pada waktu-waktu tersebut, perhatian publik sangat tinggi, sehingga hoaks lebih mudah menyebar dan mempengaruhi opini.
Namun, dalam beberapa tahun terakhir, hoaks tidak lagi muncul hanya saat ada momen politik.
Hoaks kini dapat berkembang setiap hari karena algoritma media sosial terus mendorong konten yang provokatif. Ketika platform digital menjadi tempat pertempuran narasi, hoaks menjadi senjata yang digunakan secara terus menerus. Ini berarti bahwa ancaman hoaks kini menjadi permanen, bukan hanya bersifat musiman.
Hoaks terencana terutama berkembang di ranah digital, seperti media sosial, aplikasi pesan instan, forum diskusi online, hingga saluran-saluran anonim. Facebook, WhatsApp, TikTok, dan X (Twitter) merupakan platform utama untuk penyebaran informasi palsu karena sifatnya yang cepat dan tidak selalu terverifikasi. Namun, penyebaran ini tidak terbatas pada dunia digital saja.
Hoaks terencana sering kali menyebar ke dunia nyata, mempengaruhi diskusi di kalangan keluarga, keputusan politik masyarakat, dan bahkan memicu konflik sosial.
Di dalam ruang digital hanyalah sebagai pengantar dan dampak sesungguhnya dirasakan dalam konteks sosial politik yang nyata biasanya hoaks terencana umumnya melalui tiga tahapan yaitu:
1. Pembuatan narasi.
Para pelaku menciptakan narasi palsu yang dirancang khusus untuk membangkitkan perasaan seperti ketakutan, kebencian, atau kemarahan. Narasi ini disajikan dalam format yang mudah diterima, seperti meme, kutipan yang tidak benar, video yang diedit, atau berita yang terlihat resmi.
2. Distribusi terstruktur.
Informasi yang tidak benar ini disebarkan melalui akun-akun fiktif, bot, buzzer, atau grup-grup pesan. Mereka menciptakan kesan bahwa informasi ini tengah diperbincangkan secara luas oleh publik.
3. Penguatan oleh algoritma.
Ketika hoaks mendapat banyak interaksi, algoritma platform memperluas distribusinya itu bisa mengakibatkan hoaks menyebar lebih cepat dibandingkan klarifikasi yang berbasis fakta dan untuk mengatasi fenomena ini, literasi politik digital perlu diperkuat dengan beberapa langkah seperti:
1. Pendidikan literasi sejak tingkat sekolah: mengajarkan cara verifikasi, logika informasi, dan cara membaca isu politik.
2. Membangun budaya tabayyun: masyarakat dilatih untuk memeriksa informasi sebelum menyebarkannya.
3. Transparansi dari pemerintah dan media: agar masyarakat tidak mencari informasi dari sumber yang tidak terpercaya.
4. Peran dari platform digital: memperbaiki algoritma, memberi tanda pada konten palsu, dan mendukung edukasi publik.
5. Kerjasama dengan masyarakat sipil: melalui kampanye kreatif, kelas literasi, serta penyebaran informasi yang akurat. ***
