[BANTENESIA.NET] – Ketua Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda (PW GP) Ansor Banten, Ahmad Nuri, telah mengeluarkan pernyataan yang mendukung penuh imbauan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, yang lebih dikenal sebagai Gus Yaqut. Dalam pernyataannya, Nuri menekankan pentingnya tidak memilih pemimpin yang menggunakan agama sebagai alat politik.
Menurut Ahmad Nuri, politisasi agama adalah masalah yang harus segera ditinggalkan. Praktik ini, katanya, berpotensi memecah belah masyarakat dan menciptakan polarisasi yang merusak. “Sekarang cari rekam jejak bagus yang memiliki nilai komitmen tinggi terhadap kebangsaan,” ungkapnya dengan tegas.
GP Ansor Banten, organisasi pemuda yang berbasis di Banten, sepenuhnya mendukung pandangan Gus Yaqut dalam konteks politik kebangsaan. Mereka percaya bahwa baik Gus Yaqut sebagai Ketua Ansor maupun sebagai Menteri Agama, memiliki tugas penting dalam memberikan pendidikan kebangsaan dan politik kepada masyarakat.
Ahmad Nuri menyatakan, “Ketum sedang memberikan pendidikan, jangan memilih pemimpin yang menggunakan agama sebagai instrumen kepentingan politik elektoral itu bagus saya kira. Itu memberikan pendidikan politik kepada bangsa ini, jangan juga terjebak beberapa tahun ke belakang terjadi polarisasi yang keras, gara-gara persoalan agama dijadikan politik untuk menyemai kepentingan elektoral.”
Selanjutnya, Ahmad Nuri mengkritik pandangan bahwa wacana yang disampaikan oleh Menag Yaqut akan didisiplinkan oleh PKB adalah reaktif dan berlebihan. Menurutnya, apa yang telah disampaikan oleh Menag adalah langkah yang tepat, yang menunjukkan kesadaran akan bahaya politisasi agama dan potensi perpecahan yang dihasilkannya.
“Saya kira terlihat reaktif dan berlebihan yang seolah-olah Ketua Ansor kita ngomong begitu memecah belah bangsa. Ini justru Ketua Ansor memberi sinyal isyarat jangan sampai terpecah-belah. Saya melihat upaya ancaman mereka itu tidak memiliki relevansi, harusnya didukung memiliki kader yang memberikan pendidikan politik yang tegak lurus pada bangsa, dan politik tidak menggunakan agama. Harusnya didukung bukan malah dicederai dengan ancaman,” tambahnya dengan mantap.
Ahmad Nuri juga berpendapat bahwa dalam konteks Banten, pendapat Menag harus lebih aktif disosialisasikan ke tingkat lokal. Hal ini penting untuk mencegah warga terjebak dalam isu-isu SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan) yang digunakan demi kepentingan politik. Menurutnya, sosialisasi akan memberikan pemahaman yang lebih baik dan membantu menghindari situasi yang tidak produktif di Banten.
Dengan dukungan kuat dari GP Ansor Banten, imbauan untuk meninggalkan politisasi agama dan fokus pada kebangsaan terus berkembang menjadi sebuah gerakan yang dapat merubah wajah politik Indonesia menjadi lebih inklusif dan berdasarkan nilai-nilai kebangsaan. (*)
