Nama: Windri Adelia
Nim: 251092100148
Kelas: 03ADNP003
Dosen pengampu: Angga Rosidin, S.I.P.,M.A.P.
Mata kuliah: Teori Sosial Indonesia
Universitas Pamulang (UNPAM) PSDKU Serang
[BANTENESIA.NET] – Setiap kali hujan lebat mengguyur, banjir kembali menjadimasalah yang harus dihadapi warga Kota Serang. Jalan yangbanjir, kegiatan warga terhambat, bahkan sejumlah rumah jugaterkena dampaknya. Keadaan seperti ini sebenarnya sudahcukup sering muncul. Hujan memang adalah elemen alam yang tak bisa diatur, namun menurut pendapat saya, menjadikan hujansebagai alasan utama terjadinya banjir adalah kurang memadai. Apabila banjir terjadi berulang kali di tempat yang serupa, pastiterdapat masalah lain yang harus diperhatikan, terutama dalamhal infrastruktur dan manajemen kota.
Pemerintah Kota Serang sesungguhnya telah menetapkananggaran yang signifikan untuk pengembangan infrastruktur. Dalam revisi APBD 2026, sekitar Rp608 miliar atau 35,05persen dari anggaran daerah ditetapkan untuk infrastruktur. Pemerintah juga melaksanakan berbagai tindakan sepertinormalisasi sungai serta pembangunan dan perbaikan salurandrainase. Akan tetapi, besarnya dana dan jumlah proyek tidakserta merta menunjukkan bahwa masalah infrastruktur telahteratasi.
Faktanya, banjir masih berlangsung di sejumlah daerah. Padabulan September 2026, BPBD Kota Serang melaporkanterjadinya banjir di wilayah Cimuncang dengan ketinggiansekitar 30–40 cm. Salah satu elemen yang dicatat adalahkeadaan saluran drainase yang terbatas. Sebelumnya, pada Mei 2026, banjir di Bumi Agung Permai telah memengaruhi puluhanrumah dan ratusan penduduk.
Saya berpendapat bahwa keadaan itu seharusnya menjadipertimbangan bagi pemerintah. Pembangunan infrastruktur tidakseharusnya hanya diukur dari jumlah proyek yang telahdiselesaikan atau besar anggaran yang telah digunakan. Aspekyang lebih krusial adalah apakah pembangunan itu benar-benardapat mengatasi masalah yang dirasakan oleh masyarakat.
Jika setelah pembangunan selesai masyarakat masih mengalamibanjir yang sering, berarti ada elemen dalam perencanaan, pemeliharaan, atau pengawasan yang perlu ditingkatkan.
Keluhan dari masyarakat juga bukan hal yang baru. Dalamkegiatan reses DPRD Kota Serang tahun 2026, masalah banjir, jalan, dan drainase menjadi aspirasi yang disampaikan olehmasyarakat. Salah satu wilayah yang menarik perhatian adalahBumi Agung Permai. Pemerintah bahkan menyatakan bahwamasalah banjir di area tersebut telah dirasakan oleh masyarakatsejak lama.
Pada akhirnya, banjir di Kota Serang bukan hanya persoalanalam. Hujan memang tidak bisa dihentikan, tetapi dampak hujansebenarnya dapat dikurangi melalui perencanaan kota, drainaseyang memadai, pemeliharaan infrastruktur, dan pengawasanyang konsisten.
Pemerintah tidak cukup hanya mengatakan bahwa infrastrukturmerupakan prioritas. Masyarakat berhak melihat hasilnya dalamkehidupan sehari-hari. Karena keberhasilan pembangunan bukanhanya tentang berapa banyak uang yang dianggarkan atauberapa banyak proyek yang dibangun, tetapi seberapa jauhpembangunan tersebut mampu membuat masyarakat hidup lebihaman dan nyaman.
Kalau setiap hujan masyarakat masih harus khawatir rumah danjalan mereka kebanjiran, maka pertanyaan yang perlu dijawabbukan lagi “mengapa hujan begitu deras?”, melainkan “sudahsejauh mana pemerintah menyiapkan Kota Serang menghadapihujan?” ***
