Ketika Suara Mahasiswa Turun ke Jalan: Opini Publik dan Konflik Sosial di Banten

Rabu, 30 September 2026

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Mahasiswi Administrasi Negara, UNPAM PSDKU Serang, Lia Laila. (Foto: Istimewa)

Mahasiswi Administrasi Negara, UNPAM PSDKU Serang, Lia Laila. (Foto: Istimewa)

Penulis: Lia Laila
NIM: 251092100069
Semester: 3
Prodi: Administrasi Negara

Universitas Pamulang Kampus Serang

[BANTENESIA.NET] – Aksi demonstrasi mahasiswa di depan Gedung DPRD Banten pada tanggal 4 Oktober 2026 menjadi salah satu bentuk penyampaian opini publik yang menarik perhatian Masyarakat. Aksi tersebut dilakukan bertepatan dengan Hut ke-26 Provinsi Banten. Mahasiswa yang tergabung dalam forum Banten Melawan (FORBAN) Menyampaikan berbagai kritik mengenai persoalan yang masih terjadi di Banten, seperti  Pendidikan, pengangguran, Kesehatan, infrastruktur, korupsi, hingga konflik agrarian.

Menurut saya, demonstrasi tersebut menunjukkan bahwa opini publik tidak hanya disampaikan melalui media sosial atau komentar di internet, tetapi juga dapat disampaikan secara langsung melalui aksi di ruang publik. Mahasiswa menggunakan demonstrasi sebagai salah satu cara untuk menunjukkan bahwa masih ada masyarakat yang merasa persoalan tertentu mendapatkan perhatian pemerintah. Dalam hal ini, mahasiswa tidak hanya menyampaikan pendapat untuk dirinya sendiri, tetapi membawa berbagai isu yang dianggap berkaitan dengan kepentingan masyarakat Banten.

Baca Juga :  Hukum Terkait Kasus Dugaan Korupsi Tata Kelola Minyak di PT Pertamina

Jika dilihat dari teori sosial, kondisi dapat dikaitkan dengan teori konflik sosial, yang melihat bahwa konflik dapat muncul karena adanya perbedaan kepentingan antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Dalam kasus ini, terdapat perbedaan pandangan antara ahasiswa sebagai kelompok yang menyampaikan kritik dengan pemerintah dan aparat sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam menjalankan pemerintahan dan menjaga ketertiban. Perbedaan tersebut kemudian terlihat Ketika aksi yang awalnya menjadi sarana penyampaian aspirasi berkembang menjadi ketegangan dan bentrokan.

Baca Juga :  Sampah Tangsel Ditolak Warga Serang, Kenapa Warga Baru Didengar Setelah Menolak?

Menurut saya, adanya konflik dalam aksi tersebut seharusnya tidak membuat perhatian terhadap isi tuntutan mahasiswa menjadi hilang. Kericuhan memang menjadi persoalan tersendiri, tetapi masyarakat juga perlu melihat alasan mengapa mahasiswa turun ke jalan. Beberapa tuntutan yang disampaikan berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat, seperti pemerataan Pendidikan, pelayanan Kesehatan, lapangan pekerjaan, Pembangunan infrastruktur, dan transparansi anggaran.

Dari peristiwa ini dapat dilihat bahwa opini public memiliki hubungan yang erat dengan konflik sosial. Ketika Masyarakat merasa aspirasinya belum mendapatkan respon yang cukup, tekanan sosial dapat muncul melalui berbagai bentuk, salah satunya demonstrasi. Karena itu, yang paling penting bukan hanya bagaimana pemerintah merespons demontrasi, tetapi juga bagaimana pemerintah membuka ruang komunikasi agar Masyarakat dapat menyampaikan keluhan sebelum masalah berkembang menjadi konflik.

Baca Juga :  Pancasila di Mata Gen Z: Cuma Hafalan atau Gaya Hidup?

Pada akhirnya, aksi mahasiswa di Banten menunjukkan bahwa suara Masyarakat masih meiliki peran penting dalam kehidupan sosial dan pemerintahan. Demonstrasi bukan hanya tentang kerumunan orang dijalan, tetapi juga menjadi Gambaran adanya persoalan sosial yang sedang diperdebatkan. Oleh karena itu, baik pemerintah maupun Masyarakat perlu menjadikan peristiwa tersebut sebagai bahan evaluasi agar kritik dapat disampaikan dan ditanggapi melalui komunikasi yang lebih terbuka serta konstruktif. ***

Berita Terkait

Usut Tuntas Oknum BMT Anyar: Kembalikan Hak Uang Pedagang Kecil
Ketika Bahu Jalan Menjadi Lapak Dagangan: Persoalan Kemacetan di Pasar Kalodran, Serang
Anggaran Ratusan Juta Untuk Gapura Di Kabupaten Pandeglang: Sudah Tepatkah Prioritas Pembangunannya?
Banjir di Kota Serang: Isu Alam atau Tantangan Infrastruktur?
Royal Baroe Untuk Siapa: Modernisasi Kawasan atau Penggusuran Pelan-Pelan?
Banten di Peringkat Ketiga Pengangguran: Apa yang Salah dengan Lapangan Kerja?
Jembatan Delapan Meter dan Pelajaran Besar tentang Gotong Royong
Kekerasan Jurnalis di Jawilan, Serang: Ketika Kebebasan Pers Masih Terancam

Berita Terkait

Rabu, 30 September 2026 - 10:24 WIB

Usut Tuntas Oknum BMT Anyar: Kembalikan Hak Uang Pedagang Kecil

Rabu, 30 September 2026 - 10:23 WIB

Ketika Bahu Jalan Menjadi Lapak Dagangan: Persoalan Kemacetan di Pasar Kalodran, Serang

Rabu, 30 September 2026 - 10:22 WIB

Anggaran Ratusan Juta Untuk Gapura Di Kabupaten Pandeglang: Sudah Tepatkah Prioritas Pembangunannya?

Rabu, 30 September 2026 - 10:21 WIB

Banjir di Kota Serang: Isu Alam atau Tantangan Infrastruktur?

Rabu, 30 September 2026 - 10:18 WIB

Royal Baroe Untuk Siapa: Modernisasi Kawasan atau Penggusuran Pelan-Pelan?

Berita Terbaru