Jalan Kragilan hingga Cikande Masih Saja Macet: Bagaimana Upaya Pemerintah Selanjutnya?

Rabu, 30 September 2026

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Mahasiswi Administrasi Negara, UNPAM PSDKU Serang, Nur Afni Handayani. (Foto: Istimewa)

Mahasiswi Administrasi Negara, UNPAM PSDKU Serang, Nur Afni Handayani. (Foto: Istimewa)

Nama : Nur Afni Handayani
NIM : 251092100217
Prodi : Administrasi Negara
Semester : 3 (Tiga)
Mata kuliah : Teori Sosial Indonesia
Dosen Pengampu : Angga Rosidin, S.I.P., M.A.P.

Universitas Pamulang (UNPAM) PSDKU Serang

[BANTENESIA.NET] – Kemacetan di Jalan Kragilan hingga Cikande memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Waktu perjalanan lebih lama sehingga banyak orang terlambat sampai ke tempat kerja, sekolah, maupun tujuan lainnya. Kemacetan juga membuat pengendara lebih cepat lelah dan meningkatkan konsumsi bahan bakar kendaraan.

Baca Juga :  Ketika Suara Mahasiswa Turun ke Jalan: Opini Publik dan Konflik Sosial di Banten

Jika kemacetan terus terjadi, aktivitas ekonomi masyarakat juga dapat terganggu. Kendaraan pengangkut barang menjadi lebih lama dalam perjalanan sehingga distribusi barang bisa terhambat. Selain itu, kepadatan kendaraan dapat meningkatkan polusi udara dan berpotensi menimbulkan kecelakaan apabila lalu lintas tidak teratur.

Menurut saya, solusi yang diperlukan bukan hanya mengatur kendaraan ketika macet, tetapi juga mengatasi penyebabnya. Pemerintah dapat memperbaiki jalan yang rusak, menertibkan kendaraan yang parkir atau berhenti sembarangan, mengatur kendaraan besar pada jam sibuk, serta melakukan rekayasa lalu lintas di titik-titik yang sering mengalami kepadatan.

Baca Juga :  Klik "Setuju", Apakah Benar-Benar Setuju? Problematika Kesepakatan dalam Perjanjian Digital

Pemerintah dapat bekerja sama dengan Dinas Perhubungan, Kepolisian, Pemerintah Daerah dan pihak Kawasan Industri untuk mengatur lalu lintas secara lebih terkoordinasi. Petugas juga perlu ditempatkan di titik rawan kemacetan pada jam sibuk.

Baca Juga :  Royal Baroe Untuk Siapa: Modernisasi Kawasan atau Penggusuran Pelan-Pelan?

Selain itu, pemerintah perlu melakukan evaluasi secara berkala untuk mengetahui apakah kebijakan yang diterapkan benar-benar mengurangi kemacetan.

Intinya, kemacetan Kragilan hingga Cikande tidak cukup diatasi dengan penanganan sementara. Pemerintah perlu melakukan infrastruktur, pengaturan lalu lintas, penertiban kendaraan, dan koordinasi dengan kawasan industri secara berkelanjutan agar masyarakat dapat melakukan aktivitas dengan lebih aman, nyaman, dan lancar. ***

Berita Terkait

Tilang Elektronik ETLE di Pandeglang, Modernisasi Penegakan Hukum Harus Diiringi Sosialisasi
Pantai Bagedur: Antara Keindahan Alam dan Tantangan Pengelolaan Pariwisata
Usut Tuntas Oknum BMT Anyar: Kembalikan Hak Uang Pedagang Kecil
Ketika Bahu Jalan Menjadi Lapak Dagangan: Persoalan Kemacetan di Pasar Kalodran, Serang
Anggaran Ratusan Juta Untuk Gapura Di Kabupaten Pandeglang: Sudah Tepatkah Prioritas Pembangunannya?
Banjir di Kota Serang: Isu Alam atau Tantangan Infrastruktur?
Royal Baroe Untuk Siapa: Modernisasi Kawasan atau Penggusuran Pelan-Pelan?
Ketika Suara Mahasiswa Turun ke Jalan: Opini Publik dan Konflik Sosial di Banten

Berita Terkait

Rabu, 30 September 2026 - 10:27 WIB

Tilang Elektronik ETLE di Pandeglang, Modernisasi Penegakan Hukum Harus Diiringi Sosialisasi

Rabu, 30 September 2026 - 10:25 WIB

Pantai Bagedur: Antara Keindahan Alam dan Tantangan Pengelolaan Pariwisata

Rabu, 30 September 2026 - 10:24 WIB

Usut Tuntas Oknum BMT Anyar: Kembalikan Hak Uang Pedagang Kecil

Rabu, 30 September 2026 - 10:23 WIB

Ketika Bahu Jalan Menjadi Lapak Dagangan: Persoalan Kemacetan di Pasar Kalodran, Serang

Rabu, 30 September 2026 - 10:22 WIB

Anggaran Ratusan Juta Untuk Gapura Di Kabupaten Pandeglang: Sudah Tepatkah Prioritas Pembangunannya?

Berita Terbaru