JAKARTA, BANTENESIA.NET – Dalam diskusi Katadata Forum yang berjudul “Dilema Hilirisasi Tambang: Dibatasi atau Diperluas?” di Hotel Aone, Jakarta Pusat, perwakilan dari tiga pasangan calon presiden dan calon wakil presiden untuk periode 2024-2029 menyampaikan komitmen mereka untuk melanjutkan program hilirisasi. Wakil dari masing-masing tim menekankan bahwa kelanjutan hilirisasi harus berlandaskan pada prinsip-prinsip penanganan lingkungan, sosial, dan tata kelola yang baik.
Diskusi ini dihadiri oleh sejumlah pembicara dari tiga tim pasangan calon, yakni Dewan Pakar Tim Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Wijayanto Samirin; Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Dradjad Wibowo; Wakil Sekretaris Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Hotasi Nababan.
Diskusi juga melibatkan Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform, Fabby Tumiwa, dan Product Manager Katadata Green, Jeany Hartriani, yang dipandu oleh Program Director Coaction Indonesia Verena Puspawardani sebagai moderator.
Wijayanto, perwakilan dari tim Anies-Muhaimin, menyatakan kesepakatan untuk memperluas program hilirisasi, termasuk komoditas di luar nikel. Mereka memiliki visi menjadikan Indonesia sebagai pemain utama dalam industri nikel dan minyak sawit, dengan menguasai 60% produksi CPO dan hampir 50% produksi nikel dunia. Namun, ia menekankan perlunya menerapkan praktik hilirisasi dengan mematuhi prinsip-prinsip environment, social, and governance (ESG) untuk menjaga tata kelola industri tambang.
Dewan Pakar dari pasangan Prabowo-Gibran, Dradjad Wibowo, menegaskan bahwa hilirisasi ke 21 komoditas lainnya akan menjadi salah satu strategi ekonomi pasangan tersebut. Dradjad memperingatkan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dalam menjalankan program hilirisasi, mengutip sejarah industri kertas dan kayu lapis sebagai contoh sukses yang berkaitan erat dengan keberlanjutan lingkungan.
Hotasi dari tim Ganjar-Mahfud, perwakilan dari pasangan ketiga, menekankan pentingnya hilirisasi nikel sebagai kunci mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 7 persen. Tim kampanye mereka mendukung kebijakan pemerintah untuk membatasi jumlah izin smelter, sejalan dengan rekomendasi dari Katadata bersama sembilan Civil Society Organization (CSO) dan lembaga think tank.
Dalam rangkaian diskusi, Jeany dari Katadata Green menyampaikan tiga rekomendasi umum terkait program hilirisasi tambang. Di bidang tata kelola, perlu adanya peta jalan yang detail, penerapan prinsip ESG, dan kepastian transfer teknologi. Di bidang kebijakan investasi, perlu pengkajian ulang insentif dan fokus pada kebijakan pelarangan ekspor barang mentah. Sedangkan di bidang pemilihan fokus hilirisasi, rekomendasinya mencakup pembuatan skala prioritas berdasarkan kesiapan industri dan komoditas, serta pengembangan industri daur ulang limbah baterai.
Rekomendasi ini diarahkan untuk mengatasi sejumlah tantangan, termasuk risiko deforestasi, konflik sosial, kerusakan lingkungan, keterlibatan komunitas lokal, ketersediaan tenaga kerja terampil, dan tindakan korupsi dalam proses hilirisasi pertambangan.
Fabby Tumiwa menyoroti tiga hal penting yang harus menjadi wacana publik terkait pemanfaatan sumber daya alam (SDA): penegakan hukum terhadap aktivitas ilegal, optimalisasi pemanfaatan SDA menjadi barang jadi, dan perencanaan ekonomi daerah pasca-tambang.
Dengan komitmen dan rekomendasi ini, para calon presiden dan wakil presiden menunjukkan kesadaran mereka terhadap pentingnya melanjutkan program hilirisasi dengan memperhatikan dampak lingkungan, sosial, dan tata kelola yang berkelanjutan. Diskusi ini memberikan pandangan mendalam tentang arah kebijakan ekonomi pasangan calon yang akan memimpin Indonesia pada periode mendatang. (ABD)
