BANTENESIA.NET, CILEGON – Pemerintah Kota Cilegon mencapai prestasi gemilang sebagai kotamadya pertama di Indonesia yang berhasil mengimplementasikan program revolusioner Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD). Keberhasilan ini telah menarik perhatian banyak Pemerintah Daerah lain untuk belajar dari Cilegon dalam menerapkan KKPD sebagai salah satu langkah digitalisasi sistem pembayaran belanja daerah.
Adapun pemerintah Kabupaten Majalengka menjadi yang keempat dalam daftar daerah yang mengunjungi Cilegon untuk melakukan studi banding pada Jum’at, 9 Juni 2023.
Sebelumnya, Pemerintah Kota Semarang, Jambi, dan Bogor telah melakukan kunjungan serupa untuk belajar dari kesuksesan Kota Cilegon. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Cilegon, Dana Sujaksani, bersama tim KKPD Kota Cilegon dan tim Bank BJB Cabang Cilegon yang dipimpin oleh Adi Ridwal Fadilah sebagai Manajer Bisnis Komersial dan UMKM, serta Suci Kurnia Pratiwi sebagai Relationship Officer Institusi, menyambut kedatangan tim Pemerintah Kabupaten Majalengka yang dipimpin oleh Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD, Kabupaten Majalengk, Susi Fitria.
Tim tersebut juga ditemani oleh tim Bank BJB Kabupaten Majalengka yang diwakili oleh Ira Theresia sebagai Account Officer Komersial.
“Kami dengan senang hati menyambut kedatangan tim Pemkab Majalengka untuk bersama-sama belajar mengenai KKPD. Setiap daerah memiliki karakteristik dan kendala yang berbeda-beda, oleh karena itu, Pemkot Cilegon sangat aktif dalam menjalin komunikasi dan kerja sama yang baik, serta berkolaborasi dengan Pemerintah Pusat dan Bank BJB sebagai mitra pelaksanaan pembayaran KKPD,” ungkap Dana Sujaksani.
Sementara itu, Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan, dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Majalengka, Susi Fitria, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Cilegon yang telah sukses mengimplementasikan sistem KKPD, menjadikannya sebagai daerah percontohan dan proyek pilot bagi pemerintah daerah lainnya.
“Kami ingin belajar langsung dari implementasi KKPD di Cilegon yang telah lebih dulu menerapkan digitalisasi pembayaran belanja uang persediaan melalui KKPD. Hal ini akan memberikan kami gambaran yang jelas mengenai regulasi, alur penatausahaan, serta pertanggungjawaban KKPD. Tujuannya adalah agar kami dapat menerapkan sistem KKPD dengan baik di daerah kami,” ujar Susi Fitria.
Keberhasilan Kota Cilegon dalam mengadopsi KKPD sebagai solusi pembayaran modern bagi pemerintah daerah telah membuka jalan bagi inovasi serupa di seluruh Indonesia. Semoga kesuksesan mereka dapat menginspirasi dan memberikan manfaat yang besar bagi pemerintah daerah lainnya dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam sistem pembayaran belanja daerah. (ABD)
Komentar