[BANTENESIA.NET], KOTA SERANG – Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kota Serang menggelar rapat bersama para ketua ranting nelayan di salah satu Rumah Makan (RM) di Kota Serang, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Selasa (16/9/2025).
Pertemuan yang dipimpin Ketua HNSI Kota Serang, Ahmad Gabriel, ini menjadi wadah penyampaian langsung berbagai persoalan yang tengah dihadapi nelayan.
Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua HNSI Provinsi Banten Hj. Neneng Sri Hastuti, serta para ketua ranting nelayan se-Kota Serang.
Dalam sambutannya, Ahmad Gabriel mengapresiasi kehadiran Ketua HNSI Provinsi Banten yang mau mendengarkan langsung suara nelayan. Ia berharap, persoalan yang disampaikan bisa ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah agar perekonomian nelayan dapat meningkat.
“Harapan besar kami, pemerintah daerah hadir dengan solusi, baik dalam bentuk bantuan maupun kebijakan, yang bisa meringankan beban para nelayan,” ujarnya.
Menanggapi hal itu, Hj. Neneng Sri Hastuti menegaskan pihaknya akan mencatat seluruh masukan dan melaporkannya ke Pemerintah Provinsi Banten.
Ia juga meminta mekanisme pelaporan keluhan nelayan dilakukan secara berjenjang, mulai dari ranting hingga ke pengurus HNSI kota.
“Kami akan terus menyuarakan aspirasi nelayan. Namun kami juga berpesan agar nelayan tidak melakukan tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain,” tegasnya.
Dalam rapat tersebut, sejumlah masalah utama berhasil dirangkum, antara lain: Pendangkalan alur keluar-masuk kapal yang menghambat aktivitas nelayan.
Sulitnya akses BBM, terutama solar bagi nelayan kecil, Minimnya akses BBM bersubsidi, Bantuan permodalan usaha nelayan yang hingga kini tak kunjung terealisasi, Belum adanya fasilitas pengedokan kapal ukuran 3–5 GT di Kota Serang, Banyak bangkai kapal di sekitar alur pelayaran tanpa penanganan.
Masih lanjut, Ketiadaan bantuan darurat ketika nelayan tidak bisa melaut akibat cuaca buruk, Minimnya akses asuransi kecelakaan bagi nelayan, Belum meratanya kepemilikan KTA HNSI di kalangan nelayan, Pembangunan wisata Pulau Lima yang dinilai merugikan nelayan karena menghalangi akses sandar dan pencarian hasil laut.
Para nelayan berharap suara mereka tidak hanya berhenti di forum rapat, tetapi benar-benar ditindaklanjuti demi kesejahteraan masyarakat pesisir Kota Serang. (Pou)
