[BANTENESIA.NET] – Ketua DPC PDI-Perjuangan Kota Serang, Bambang Janoko, mengucapkan terima kasih kepada para kader PAC di tingkat kecamatan, kelurahan, hingga ranting atas perjuangan mereka dalam Pemilu 2024.
Menurut Bambang Janoko, Suara Partai PDI-Perjuangan di Kota Serang mengalami peningkatan sebesar 8 ribu suara dibandingkan dengan Pemilu sebelumnya.
“Dari 30 ribu suara pada tahun 2019, suara PDI-Perjuangan meningkat menjadi 38 ribu suara pada Pemilu di Kota Serang tahun 2024. Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh PAC di setiap kecamatan, kelurahan, maupun ranting,” ungkapnya dalam sambutannya pada hari Minggu, 10 Maret 2024.
Bambang Janoko juga menyampaikan bahwa salah satu agenda penting pada tahun 2024 adalah Pilkada, yang akan diadakan setelah Pemilu.
“Sebagai tanggapan terhadap amanat dari pusat, PDI-Perjuangan akan kembali berjuang pada Pilkada 2024. Saya sendiri bersedia mencalonkan diri sebagai Walikota Serang, sesuai dengan arahan dari partai,” jelasnya.
Dia juga menekankan pentingnya menjaga solidaritas dan militansi di semua tingkatan kepengurusan PDI-Perjuangan.
“Mulai dari DPC, PAC, kelurahan, hingga ranting, kita harus tetap bersatu dan solid, menyadari bahwa Pilkada masih akan datang pada tahun 2024. Kita harus siap untuk menghadapinya, baik dengan mencalonkan ketua DPC sebagai Walikota Serang atau Wakil Walikota Serang. Ini adalah langkah baru bagi kader partai dalam Pilkada 2024,” ucapnya.
Dalam kesempatan terakhir, Bambang Janoko menyatakan keyakinannya bahwa kepemimpinannya sebagai Walikota Serang akan membawa perubahan positif bagi Kota Serang.
“Kami belum melihat kepala daerah sebelumnya yang mengambil langkah tegas, dan belum ada prioritas yang jelas dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. APBD sebesar Rp 1,3 triliun dibagi secara merata untuk 34 dinas atau SKPD, namun hal ini tidak cukup. APBD kita perlu diperbaharui dengan mencari sumber pendapatan baru dan lebih memprioritaskan kepentingan masyarakat. Penggunaan APBD untuk belanja modal yang hanya mencapai 50 persen adalah contoh nyata dari minimnya efisiensi pengelolaan keuangan daerah,” tegasnya. (Pou)
