OJK dan Kemenkumham Perkuat Sinergi, Tingkatkan Pengawasan Melalui Pertukaran Data Jaminan Fidusia dan Pemilik Manfaat Korporasi

- Redaktur

Sabtu, 26 Juli 2025

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

[BANTENESIA.NET], JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat kolaborasi strategis dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), guna memperkuat pengawasan sektor jasa keuangan berbasis data yang akurat dan terintegrasi.

Langkah konkret ini ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Penyediaan, Pertukaran, dan Pemanfaatan Data dan/atau Informasi, yang dilakukan oleh Deputi Komisioner Stabilitas Sistem Keuangan OJK, Agus E. Siregar, dan Sekretaris Ditjen AHU, Widodo.

Baca Juga :  Sektor Keuangan Jabodebek dan Banten Tetap Solid hingga 2025, OJK: Pertumbuhan Positif dan Perlindungan Konsumen Meningkat

Penandatanganan dilakukan pada Selasa, 16 Juli 2025, sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman yang telah disepakati oleh Ketua Dewan Komisioner OJK dan Menteri Hukum dan HAM RI pada 24 Januari 2025 lalu.

PKS ini menjadi tonggak penting dalam mendukung penerapan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

OJK mewajibkan setiap perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia untuk didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia. Melalui integrasi data dengan Ditjen AHU, proses pengawasan atas kepatuhan terhadap pendaftaran jaminan fidusia menjadi lebih efektif dan transparan.

Baca Juga :  Keuangan Indonesia Tetap Dalam Kondisi yang Kuat dan Stabil

Tidak hanya itu, kerja sama ini juga menjadi bagian dari implementasi Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi.

Upaya ini penting untuk mendukung agenda nasional dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang serta pendanaan terorisme, sekaligus sejalan dengan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi 2025–2026.

Melalui pertukaran data yang lebih komprehensif, kedua lembaga berkomitmen membangun basis data profil entitas hukum yang lebih akurat. Data ini sangat penting untuk proses perizinan dan pengawasan sektor jasa keuangan, serta memperkuat proses verifikasi data pemilik manfaat korporasi secara menyeluruh.

Baca Juga :  Desa Baduy Ikut Meriahkan Festival Kampung Sadar Hukum

“Kami berharap kerja sama ini dapat memperkuat validitas data dan meningkatkan integritas sektor jasa keuangan,” ujar Deputi Komisioner Stabilitas Sistem Keuangan OJK, Agus E. Siregar.

OJK dan Ditjen AHU memastikan sinergi ini akan terus dikembangkan untuk mendukung sistem keuangan nasional yang sehat, transparan, dan terpercaya. (*/Pou)

Berita Terkait

Poliran Polda Banten Jadi Program Nasional, Kapolri Targetkan Pengangguran Berkurang
Tekan Kasus Bullying, LBH Bapeksi Banten Turun Langsung ke Lembaga Pendidikan
Kapolda Banten Pimpin Penanaman 100 Pohon di Gunung Pinang, Dukung Program Green Policing Kapolri
Antarkan 987 Lulusan, UPG Perkuat Komitmen Cetak SDM Unggul dan Berdaya Saing
M3CB Serukan Persatuan di Tengah Isu Politik Nasional, Dukung Banten Aman dan Damai
DPRD Banten Dorong Reformasi Birokrasi, Empat Agenda Penataan OPD Masuk Pembahasan Pansus IV
Imigrasi Serang Hadirkan Layanan Pasporia di Jawara Banten Run 5K, Permudah Masyarakat Urus Paspor pada Akhir Pekan
Membangun Budaya Demokrasi Melalui Partisipasi Siswa di Lingkungan Sekolah
Berita ini 30 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 14:27 WIB

Poliran Polda Banten Jadi Program Nasional, Kapolri Targetkan Pengangguran Berkurang

Selasa, 17 November 2026 - 23:52 WIB

Kapolda Banten Pimpin Penanaman 100 Pohon di Gunung Pinang, Dukung Program Green Policing Kapolri

Sabtu, 14 November 2026 - 14:45 WIB

Antarkan 987 Lulusan, UPG Perkuat Komitmen Cetak SDM Unggul dan Berdaya Saing

Kamis, 12 November 2026 - 14:49 WIB

M3CB Serukan Persatuan di Tengah Isu Politik Nasional, Dukung Banten Aman dan Damai

Selasa, 3 November 2026 - 15:45 WIB

DPRD Banten Dorong Reformasi Birokrasi, Empat Agenda Penataan OPD Masuk Pembahasan Pansus IV

Berita Terbaru