[BANTENESIA.NET], JAKARTA – Bank Indonesia (BI) memutuskan menaikkan suku bunga acuan atau BI-Rate sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 6,00 persen. Kebijakan tersebut diambil sebagai langkah strategis untuk memperkuat stabilitas nilai tukar Rupiah di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global sekaligus menjaga inflasi tetap terkendali.
Keputusan tersebut diumumkan Gubernur Bank Indonesia, Destry Damayanti, dalam konferensi pers Pengumuman Hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia, Rabu (18/11/2026).
Dalam rapat yang berlangsung pada 17–18 November 2026 tersebut, Bank Indonesia juga menaikkan suku bunga Deposit Facility sebesar 25 bps menjadi 5,25 persen dan Lending Facility sebesar 25 bps menjadi 6,75 persen.
Destry Damayanti menjelaskan, kenaikan suku bunga ini merupakan bagian dari penguatan bauran kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas perekonomian nasional.
Peningkatan BI-Rate dilakukan terutama untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar Rupiah dari dampak peningkatan ketidakpastian global serta sebagai langkah pre-emptive dalam menjaga inflasi tahun 2026–2027 agar tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5 persen plus minus 1 persen.
Ke depan, Bank Indonesia akan terus mengarahkan kebijakan moneter secara konsisten untuk memperkuat stabilitas Rupiah, sementara kebijakan makroprudensial yang longgar tetap diperkuat guna mendorong penyaluran kredit dan pembiayaan ke sektor riil.
Destry mengungkapkan, perkembangan ekonomi global masih diwarnai ketidakpastian tinggi yang memicu volatilitas pasar keuangan internasional.
Ketegangan geopolitik di Timur Tengah serta meluasnya instabilitas politik di kawasan Eropa turut mendorong tingginya harga minyak dan berbagai komoditas dunia.
Pertumbuhan ekonomi global pada 2026 diprakirakan masih lemah di kisaran 3,1 persen, sementara tekanan inflasi global diperkirakan mencapai 4,6 persen.
Kondisi tersebut berpotensi membuat kebijakan moneter negara-negara maju tetap ketat, termasuk kemungkinan kenaikan suku bunga acuan Amerika Serikat atau Fed Funds Rate (FFR).
Selain itu, tingginya imbal hasil surat utang Pemerintah AS atau US Treasury serta penguatan dolar AS turut meningkatkan tekanan terhadap mata uang negara berkembang, termasuk Rupiah.
Situasi ini mendorong Bank Indonesia memperkuat respons kebijakan dan sinergi dengan Pemerintah guna menjaga stabilitas makroekonomi serta ketahanan eksternal Indonesia.
Di tengah tekanan global, perekonomian Indonesia menunjukkan kinerja yang tetap positif.
Bank Indonesia mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan III 2026 mencapai 5,47 persen secara tahunan (year on year/yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 5,29 persen.
Pertumbuhan tersebut terutama ditopang oleh kuatnya permintaan domestik, khususnya konsumsi rumah tangga dan investasi.
Memasuki triwulan IV 2026, aktivitas ekonomi diprakirakan tetap terjaga, didukung stimulus fiskal Pemerintah dan membaiknya ekspektasi konsumen.
Sementara itu, investasi swasta juga menunjukkan perkembangan positif seiring peningkatan Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur dari 52,40 pada September menjadi 53,98 pada Oktober 2026.
Secara keseluruhan, Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2026 berada pada kisaran 4,9–5,7 persen.
Dalam perkembangan nilai tukar, Bank Indonesia mencatat Rupiah berada pada level Rp18.245 per dolar AS pada 17 November 2026 atau melemah 0,66 persen dibandingkan posisi akhir Oktober 2026.
Pelemahan tersebut dipengaruhi tingginya ketidakpastian global dan berlanjutnya sentimen investor asing di pasar saham.
Untuk menjaga stabilitas Rupiah, BI terus mengoptimalkan berbagai instrumen moneter, termasuk intervensi di pasar valuta asing melalui transaksi Non-Deliverable Forward (NDF), spot, dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF).
Bank Indonesia juga memperkuat insentif transaksi lindung nilai atau hedging guna meningkatkan daya tarik aset keuangan domestik.
Sejak kebijakan insentif tersebut diberlakukan pada Juni 2026, transaksi lindung nilai di pasar domestik tercatat mencapai sekitar 14,10 miliar dolar AS hingga 17 November 2026.
Di sisi lain, posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Oktober 2026 tetap terjaga sebesar 146,8 miliar dolar AS, setara dengan pembiayaan 5,3 bulan impor atau 5,2 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri Pemerintah.
Dari sisi harga, inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Oktober 2026 tercatat sebesar 3,23 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 3,28 persen.
Inflasi inti juga mengalami penurunan menjadi 2,56 persen. Sementara itu, inflasi administered prices tercatat 3,24 persen dan inflasi volatile food meningkat menjadi 5,81 persen akibat gangguan cuaca yang memengaruhi produksi sejumlah komoditas pangan.
Bank Indonesia akan terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP/TPID), termasuk melalui implementasi Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS).
Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga stabilitas harga, khususnya komoditas pangan, sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga.
Sementara itu, penyaluran kredit perbankan pada Oktober 2026 tumbuh sebesar 13,21 persen (yoy).
Pertumbuhan tersebut ditopang oleh kredit investasi sebesar 21,32 persen, kredit modal kerja 12,99 persen, serta kredit konsumsi sebesar 4,73 persen.
Bank Indonesia juga terus mengoptimalkan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) untuk mendorong pembiayaan ke sektor prioritas, termasuk UMKM dan sektor usaha yang berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja.
Hingga minggu pertama November 2026, insentif KLM yang diperoleh perbankan tercatat mencapai Rp466,2 triliun.
BI juga mempersiapkan penguatan KLM financing channel paling tinggi sebesar 3 persen dari Dana Pihak Ketiga (DPK) dan KLM Pendalaman Pasar Uang paling tinggi sebesar 2 persen dari DPK.
Melalui kebijakan tersebut, Bank Indonesia berharap intermediasi perbankan semakin kuat sehingga dapat mendukung aktivitas dunia usaha dan pertumbuhan ekonomi nasional.
Di sektor sistem pembayaran, transaksi ekonomi dan keuangan digital Indonesia juga menunjukkan pertumbuhan yang kuat.
Pada Oktober 2026, volume transaksi pembayaran digital mencapai 6,18 miliar transaksi atau tumbuh 31,47 persen secara tahunan.
Transaksi QRIS bahkan mencatat pertumbuhan sebesar 70,95 persen (yoy), dengan jumlah pengguna mencapai 71,91 juta dan merchant sebanyak 51,31 juta.
Bank Indonesia juga terus memperluas kerja sama pembayaran digital lintas negara. Salah satunya melalui implementasi kerja sama QRIS Antarnegara koridor Hong Kong yang direncanakan memasuki tahap piloting ID inbound pada minggu kedua Desember 2026.
Selain itu, penguatan Kartu Kredit Indonesia (KKI), termasuk pengembangan fitur pembayaran daring atau online payment, juga menjadi bagian dari agenda pengembangan sistem pembayaran digital pada Januari 2027.
Melalui berbagai kebijakan tersebut, Bank Indonesia menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas moneter, memperkuat sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Sinergi kebijakan bersama Pemerintah, Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), serta berbagai pemangku kepentingan akan terus diperkuat guna menghadapi dinamika ekonomi global.
Dengan kombinasi kebijakan moneter yang berorientasi pada stabilitas, kebijakan makroprudensial yang mendukung pembiayaan sektor riil, serta percepatan digitalisasi sistem pembayaran, Bank Indonesia berharap ketahanan ekonomi Indonesia tetap terjaga di tengah tantangan global yang semakin kompleks. (*/Cipz)







