Sampah Tangsel Ditolak Warga Serang, Kenapa Warga Baru Didengar Setelah Menolak?

Rabu, 30 September 2026

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Mahasiswi Administrasi Negara, UNPAM PSDKU Serang, Oti Rodia. (Foto: Istimewa)

Mahasiswi Administrasi Negara, UNPAM PSDKU Serang, Oti Rodia. (Foto: Istimewa)

Nama: Oti Rodiah
NIM: 251092100086
Prodi: Administrasi Negara
Semester: 3 (Tiga)
Mata kuliah: Teori Sosial Indonesia
Dosen Pengampu: Angga Rosidin, S.I.P., M.A.P.

Universitas Pamulang (UNPAM) PSDKU Serang

[BANTENESIA.NET] – Pemkot Serang Menghentikan sementara penerimaan sampah dari Tangsel karena protes Warga Cilowong, Berdasarkan pemberitaan detikcom, uji coba yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2026 ini sudah mendapatkan banyak sekali keluhan dari warga sekitar. Beberapa warga mengeluh karena merasa terganggu dengan air lindi yang masih terceceran di sekitar lokasi, ditambah kondisi truk sampah yang digunakan. Menurut Republika, warga Taktakan mengaku belum pernah mendapatkan informasi atau sosialisasi dan mereka juga mempertanyakan keberadaan dokumen Amdalnya. Kondisi tersebut bisa membuat warga sekitar merasa kecewa, apalagi mereka yang menghadapi bau dan dampak lingkungan tanpa dilibatkan sejak awal.

Baca Juga :  Kekerasan Seksual: Ketika Korban Masih Berjuang Mendapatkan Keadilan

Permasalahan seperti ini ternyata sudah pernah terjadi sebelumnya, Republika memberitakan bahwa kerja sama antara Tangsel dan Serang sudah dilakukan sejak 22 Januari 2021 dengan masa berlaku tiga tahun. Melalui kerja sama ini, Kota Serang diharapkan bisa memberikan bantuan keuangan Tangsel, dan warga sekitar agar mendapatkan peluang pekerjaan. Jika dilihat dari tujuan awalnya, kerja sama ini terlihat memberikan banyak manfaat. Namun di sisi lain, warga yang akan merasakan dampaknya secara langsung justru tidak dilibatkan sejak awal. Pemerintah seharusnya melibatkan warga sebelum kebijakan tersebut ditetapkan, bukan setelah muncul penolakan.

Baca Juga :  Pembangunan vs Keadilan: Dilema Agraria yang Tak Kunjung Usai

Di sisi lain, Tangsel juga sedang menghadapi permasalahan sampah yang cukup serius. Sampah di Tangsel sempat membuat sampah menjadi sangat numpuk sehingga kurang lebih dari tiga minggu di beberapa TPS. Saat dikirim ke Cilowong, truk sampah bahkan mendapatkan pengawalan TNI, Seperti yang diberitakan Tirto, karena ada penolakan dari warga sekitar. Menurut saya, masalahnya bukan hanya soal pengawalan aparat, tetapi juga bagaimana pemerintah merespons suara warga. Seharusnya penolakan tersebut dibicarakan terlebih dahulu agar ada solusi yang bisa diterima bersama. Sekitar 200 ton sampah Tangsel sempat dialihkan ke Cileungsi, Bogor, seperti yang diberitakan Metro TV. Langkah ini memang mengurangi penumpukan sementara, tetapi belum menyelesaikan persoalan sampah secara menyeluruh.

Baca Juga :  Administrasi yang Tertib, Kunci Pelayanan Publik yang Berkualitas

Kalau melihat kondisi tersebut, warga seharusnya dilibatkan sejak awal, bukan baru didengarkan ketika sudah menolak. Selama ini komunikasinya dengan masyarakat belum berjalan dengan baik. Padahal, merekalah  yang sehari-hari harus menghadapi bau dan dampak dari sampah tersebut. Ke depannya, Pemkot Serang dan Pemkot Tangsel perlu lebih terbuka dengan warga, mulai dari menjelaskan kerja sama, menunjukkan dokumen Amdal, pengelolaan air lindi, serta pemberian kompensasi yang jelas kepada masyarakat yang terdampak. Jika pemerintah tidak segera memperbaiki, penolakan dari warga kemungkinan akan terus terjadi dan masalah sampah juga tidak benar-benar terselesaikan. ***

Berita Terkait

Jalan Rusak di Lebak Selatan: Kapan Merdeka Infrastruktur?
Bantah Korupsi, 6 Pejabat BPN Kota Serang Minta Dibebaskan
Beras Naik Saat Paceklik: Sampai Kapan Masyarakat Harus Terus Beradaptasi?
Pencemaran Sungai Cisadane: Ketimpangan Kepentingan antara Industri dan Masyarakat
Menanti Solusi Kongret di Tengah Melonjaknya Penumpang KRL Rangkasbitung-Tanah Abang
Perbaikan Jalan Belum Selesai di Desa Lontar, Kecamatan Tirtayasa: Pelayanan Publik yang Perlu Mendapat Perhatian
Krisis Empati di Era Digital: Mengapa Masyarakat Semakin Kurang Peduli?
Menata PKL, Bukan Sekadar Menggusur: Ketika Kebijakan Pemerintah Harus Berpihak pada Ketertiban dan Penghidupan

Berita Terkait

Senin, 12 Oktober 2026 - 22:34 WIB

Jalan Rusak di Lebak Selatan: Kapan Merdeka Infrastruktur?

Selasa, 6 Oktober 2026 - 16:15 WIB

Bantah Korupsi, 6 Pejabat BPN Kota Serang Minta Dibebaskan

Rabu, 30 September 2026 - 10:54 WIB

Beras Naik Saat Paceklik: Sampai Kapan Masyarakat Harus Terus Beradaptasi?

Rabu, 30 September 2026 - 10:51 WIB

Pencemaran Sungai Cisadane: Ketimpangan Kepentingan antara Industri dan Masyarakat

Rabu, 30 September 2026 - 10:49 WIB

Menanti Solusi Kongret di Tengah Melonjaknya Penumpang KRL Rangkasbitung-Tanah Abang

Berita Terbaru

(Foto: Istimewa)

Ekonomi Bisnis

Pemprov Banten dan Bank Indonesia Percepat Investasi melalui BIF 2026

Kamis, 15 Okt 2026 - 14:14 WIB